Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginginkan Pemerintah melakukan upaya percepatan realisasi pengadaan aset-aset di Luar negeri termasuk Kantor Perwakilan RI dan wisma duta.

Saat Rapat Kerja Komisi yang membidangi luar negeri dipimpin dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional membahas pengelolaan aset-aset Negara di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar RI dan Wisma Duta, Senin (14/3), di Gedung Nusantara II, DPR RI.

Komisi I menilai Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian yang memiliki kondisi kekhususan yang berbeda dengan kementerian lainnya, sehingga pemerintah perlu melakukan percepatan pengadaan kantor perwakilan RI dan wisma duta di luar negeri “Komisi I mendesak Pemerintah segera menerbitkan aturan yang dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran Kementerian Luar Negeri,” Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain itu, sehubungan dengan penghapusan aset barang milik negara pada perwakilan RI di luar negeri, Komisi I merekomendasikan Pemerintah untuk segera melakukan penuntasan pembahasan masalah pengaturan pendelegasian kewenangan penghapusan Barang Milik Negara.

Selanjutnya  Komisi I mendesak Pemerintah untuk membahas secara lebih rinci roadmap pengadaan asset barang milik Negara di luar negeri.

Wakil Menlu Triyono Wibowo menjelaskan, Dari total 432 gedung yang digunakan perwakilan Indonesia, sebanyak 38 persen di antaranya disewa. biaya sewa gedung terus membengkak sehingga perlu diprogramkan pengadaan aset. Biaya sewa gedung pada 2009 sebesar Rp 136 miliar, pada  2010 sebesar Rp 150 miliar, dan pada  2011 sebesar Rp 146 miliar.

Dalam raker tersebut, wamenkeu Anny Rahmawati menyampaikan Kementerian Keuangan mengusulkan tiga opsi dalam program pengadaan aset tersebut. Antara lain, mengalokasikan dana pembelian melalui DIPA, melalui dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sewa beli dengan pendanaan pihak ketiga.

Anny menjelaskan aset pemerintah Indonesia di luar negeri bernilai Rp 14,5 triliun baik berupa kantor perwakilan, wisma, dan tanah. Asset itu sebanyak 432 gedung tersebar di 96 negara terdiri atas 129 kantor perwakilan, 154 wisma kepala perwakilan, dan 149 asset lainnya.

Gedung kantor berstatus milik sebanyak 71 buah, terbanyak di Asia Timur dan Pasifik, Eropa Barat, serta Asia Selatan dan Tengah dengan masing-masing 10 kantor perwakilan. Kemudian status sewa terbanyak di Eropa Timur dan Tengah sebanyak 12 kantor.

Dia mengakui pihaknya kesulitan untuk menyingkirkan aset-aset bekas tak terpakai yang berada di luar negeri. Untuk menyimpan aset tersebut, pemerintah harus menyewa gedung. "Awalnya kita menyimpan di gedung sendiri, tapi lama-lama gedung kita sendiri itu menjadi tidak optimal, karena penuh dengan barang tak terpakai, seperti kursi bekas hingga kendaraan. Permenkeu yang baru untuk mengatur mengenai penghapusan aset tersebut. Tapi ada kehati-hatian yang berlebihan, takut kalau nanti itu menjadi temuan dan sebagainya," tutur Anny.

Anny mengatakan penguasaan aset untuk kepemilikan, diperlukan berdasarkan intensitas aktivitas diplomasi dan aktivitas perlindungan warga negara seperti TKI, “memang lebih strategis kalau membeli,” katanya.

Karena itu, Kemenkeu hanya memberikan izin 50,93% penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditarik Kemenlu, yang boleh digunakan untuk pengadaan aset di luar negeri. Namun menurutnya selama ini penyerapan masih rendah. “Pada tahun 2010 dari alokasi anggaran PNBP Rp 150 miliar, penyerapannya hanya Rp 12 miliar, nanti kita review saja di dalam,"jelas wamenlu. (as)/foto:iw/parle.