Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan kekurangan anggaran yang sesuai dengan pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui mekanisme pembahasan RAPBN di DPR RI. Dengan harapan, penambahan anggaran tersebut nantinya bisa semakin mengoptimalkan kinerja Kemenhub. Sehingga dengan adanya penambahan anggaran, insiden-insiden yang merugikan masyarakat seperti kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang beberapa waktu lalu tidak terulang kembali ke depannya.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi jajaran stakeholder membahas tentang RKA K/L Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

“Jika ditinjau dari pagu kebutuhan, anggaran Kemenhub sebetulnya masih terbilang kurang. Tetapi, dari jumlah anggaran di tahun sebelumnya itu sebenarnya sudah ada peningkatan. Semoga dengan adanya penambahan anggaran, nantinya hal tersebut bisa mengoptimalkan kinerja Kemenhub. Sehingga, kita ingin mendengar insiden seperti yang terjadi di Tol Cipularang itu tidak terjadi lagi,” ujar Neng Eem.

Pada kesempatan yang sama, legislator F-PKB ini menyampaikan, pada periode 5 tahun ke depan yang dimulai dari anggaran tahun 2019-2020, Kemenhub harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengkoneksikan antara infrastruktur yang saat ini sudah terbilang bagus dan bersifat nasional dengan pusat-pusat produksi berbasis kerakyatan yang ada di pedesaan-pedesaan.

“Saya melihat ini ada gap. Ada gap antara pembangunan infrastruktur yang sifatnya nasional dengan pembangunan infrastruktur yang ada di basis produksi kerakyatan seperti produksi agraria dan basis produksi di desa ini tidak terhubung. Untuk itu, 5 tahun ke depan yang dimulai dari anggaran tahun 2019-2020 ini kami mendorong Kemenhub harus menghubungkan antara infrastruktur yang hari ini sudah bagus dan bersifat nasional dengan pusat-pusat produksi berbasis kerakyatan,” tandas Neng Eem.

Lebih lanjut Neng Eem mengemukakan, ia akan terus mengawal program Kemenhub untuk memastikan program kerja Kemenhub dengan target pembangunan infrastruktur bisa menghadirkan multiplier effect yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Sebab, menurut Neng Eem, akan menjadi percuma jika pembangunan infrastruktur hanya terlihat Nampak mewah dari segi fisik namun tidak dapat memberikan dampak positif langsung terhadap masyarakat kecil.

Apalagi, sambung Neng Eem, Presiden ke depannya berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka, pembangunan SDM yang paling banyak ada di basis kerakyatan yaitu di pedesaan-pedesaan. Oleh karena itu, harus ada koneksi yang terhubung antara pusat-pusat infrastruktur di pusat dengan infrastruktur di pedesaan-pedesaan yang merupakan basis-basis produksi kerakyatan seperti kawasan wisata desa.

“Termasuk juga dengan wisata-wisata desa, yang tidak hanya wisata yang bersifat Kawasan Strategis Nasional (KSN) tetapi juga kawasan-kawasan wisata desa. Ini juga yang saya kira harus ada infrastruktur yang bagus agar kawasan wisata desa terhubung dengan angkutan baik angkutan laut, angkutan udara maupun angkutan darat,” pungkas politisi dapil Jawa Barat III itu. (pun/sf)