Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi Foto : Geraldi/mr

Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan diakhiri dengan serangkaian rekomendasi dan aksi yang disepakati, sehingga diharapkan menjadi kado perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan JKN. Selain itu diharapkan buku ini menjadi milestone dan pengingat semua pihak untuk menjaga kesinambungan program JKN.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat peluncuran buku yang merupakan out put dari serangkaian pertemuan seluruh pemangku kepentingan JKN yang dilakukan sepanjang tahun 2018.  Serta menjadi hasil rapat Komisi IX DPR RI dengan pemerintah hingga bulan Mei tahun 2019. Acara berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2019), dengan dihadiri Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Buku ini sebenarnya disusun sudah sejak satu tahun yang lalu, mestinya keluar pada awal tahun 2019 kemarin. Namun saat itu banyak hiruk pikuk dan kesibukan menjelang Pemilu serentak April 2019 lalu. Hingga baru hari ini kami bisa me-launching buku putih ini. Dikatakan putih, karena dalam buku ini tidak ada kepentingan apapun, murni untuk memperbaiki sistem JKN yang pada akhirnya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Terutama masyarakat yang tidak mampu,” papar Dede.

Dijelaskan Dede, permasalahan defisit anggaran BPJS yang disusul dengan usulan kenaikan iuran atau premi BPJS yang belakangan mencuat, merupakan satu dari sekian banyak permasalahan dari sistem JKN negeri ini. Pasalnya permasalahan itu sudah dapat diperkirakan sejak dimulai adanya penggolongan penyakit (Ina-CBG’s), perhitungan aktuaria, konsep pelayanan yang baik, dan tanggung jawab sosial (dalam hal ini ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab masyarakat).

Sehingga seolah-olah menaikan iuran atau premi menjadi opsi utama, yang tidak harus disertai oleh perbaikan sistem. Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai diperlukan pemikiran dan terobosan khusus secara sistemik untuk memikirkan strategi keberlanjutan program JKN, dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

“Di buku ini berisikan tentang ruang-ruang perbaikan untuk JKN. Ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Komisi IX DPR kepada masyarakat Indonesia dengan harapan bahwa Komisi IX DPR dapat berkontribusi aktif memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan pada umumnya, dan presiden RI khususnya. Dalam rangka mencari solusi bersama terhadap permasalahan JKN, demi menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam buku ini juga disajikan matrik risalah masalah dan rekomendasi yang dihasilkan yang pembahasannya terpusat dalam beberapa klaster permasalahan termasuk pendanaan JKN, kepesertaan dan kualitas pelayanan JKN.

Dijelaskan Prof. Budi HIdayat selaku penulis buku ini, rekomendasi utama dalam buku ini berupa perbaikan sistem JKN di seluruh aspek pelaksasnaannya, serta perbaikan manajemen pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sebagai pengelola JKN sebagaimana tertuang dalam Undang-undang BPJS. Sementara rekomendasi masalah pendanaan JKN adalah pemerintah bersama DPR RI harus melakukan pengarusutamaan sekotor kesehatan sebagai sebuah investasi yang harus dibangun dimana hal ini sangat terkait dengan politik anggaran. (ayu/sf)