Anggaran Setneg Capai Rp 2 Triliun

11-09-2019 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (F-Golkar) bersalaman usai menggelar rapat dengar pendapat dengan para pejabat di lingkungan Sekretariat Negara. Foto: Runi/rni

 

Anggaran Kementerian Sekretariat Negara untuk tahun 2020 pada APBN mencapai Rp 2.088.807.395.000. bahkan, Setneg juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 612.998.300.000. Besaran anggaran tersebut segera ditetapkan oleh Komisi II DPR RI.

 

Demikian terungkap saat Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan para pejabat di lingkungan Sekretariat Negara, Rabu (11/9/2019). Hadir pula para pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Masing-masing mitra kerja ini menyampaikan pengajuan anggarannya masing-masing untuk tahun 2020.

 

Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (F-Golkar) itu masing-masing mitra juga mengajukan tambahan anggaran tahun 2020. Sekretariat Kabinet mengajukan Rp 295.559.039.000 dengan tambahan Rp 80.866.106.000.

 

Sedangkan dua mitra lainnya, KSP dan BPIP juga secara resmi mengajukan anggaran tahun 2020. KSP Rp 76.584364.000 dengan tambahan Rp 107.468.562.000. BPIP Rp 216.998.054.000 dengan tambahan sebesar Rp 387.115.780.000. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...