DPR mendorong percepatan pembangunan infrastruktur termasuk 24 ruas jalan tol di berbagai daerah. "Persoalan infrastruktur sangat mendesak saat ini  bahkan sempat dibahas didalam pertemuan infrastruktur summit I dan II namun sampai sejauh ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih tersendat sendat,"jelas Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi saat konferensi pers dengan wartawan di ruangan gedung Nusantara II, Senin, (28/3).

Dia mengatakan, persoalan infrastruktur di DKI Jakarta juga belum beres dan tersendat-sendat sepert pelaksanaan pembangunan  Monorail.

 "Untuk DKI harus segera dituntaskan jika tidak DPR akan melakukan intervensi melalui pembiayaan APBN, namun kita mendapat kabar katanya akan diselesaikan secara internal,"paparnya.

Menurut Mulyadi, dahulu sempat ada program pembangunan 1500 jalan tol baru namun penyelesaiannya ternyata baru 10 persen.Hal itu dikarenakan rumitnya penyelesaian pembebasan tanah di Indonesia. "Di Indonesia mungkin paling rumit didunia bahkan kalau diluar negeri semua diputuskan didalam pengadilan negeri artinya mereka yang memutuskan,"katanya.

Persoalan lainnya yaitu juga menyangkut konsesi jalan tol yang tidak mampu menjalankan proyek tersebut. Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk mencabut konsesi perusahaan yang tidak mampu menjalankan proyek itu."Wacana pembangunan jembatan selat sunda sudah sampai di menteri Hukum dan HAM setelah itu baru ke Presiden,"jelasnya.

Pemerintah,jelasnya, memperkirakan mega proyek tersebut akan jalan pada tahun 2014 dan akan berlangsung selama 10 tahun. Proyek tersebut diharapkan dapat memperlancar arus pulau Jawa dan Sumatera. "Karena itu diperlukan peran negara melalui APBN maupun swasta melalui public private partnership sehingga diperlukan program yang menarik dan cerdas untuk menarik investor agar melakukan investasi di bidang infrastruktur,"jelasnya.

Menyoal pembangunan jembatan selat sunda, dia mengatakan, jangan sampai kedahuluan oleh perusahaan Malaysia yang berusaha menghubungkan Sumatra dengan Pulau Jawa. "perlu dibangun konektifitas antara Pulau Jawa dengan Sumatera melalui pembangunan Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu solusi untuk memberikan layanan transportasi dan logistik nasional yang efisien,"jelasnya.

Menurutnya, selama 5 tahun biaya untuk pengembangan infrastruktur mencapai 2000 triliun semuanya melibatkan pihak swasta dan pemerintah.(si) foto:RY/parle