Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Jawa Barat yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDIP) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak lagi mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Hal itu diungkapnya disela-sela kunjungan ke Gedung Sate, Rabu (4/3). ”Saat ini Jabar pengekspor TKI terbesar, sebanyak 80 ribu. Itu yang terdata, belum lagi yang tidak terdata,” katanya. Kunker Komisi IX ke Jawa Barat dipimpin Ribka Tjiptaning (F-PDIP) dengan diikuti Kasmawati Tahir Z Basalamah (F-PBR), Wasma Prayitno (F-PG), Charles J Mesang (F-PG), Sonny Soemarsono (F-PDIP), Rudianto Tjen (F-PDIP), Goenawan Slamet (F-PDIP), E.A Darojat (F-PDIP), Machfudhoh Aly Ubaid (F-PPP), Max Sopacua (F-PD), Anita Yacoba Gah (F-PD), Rustam Effendi (F-PAN), Tuti Lukman Soetrisno (F-PAN). Achmad Affandi (F-PAN), Maria Ulfah Anshor (F-PKB), Muhyiddin Arubusman (F-PKB), Chairul Anwar (F-PKS), Abdul Aziz Arbi (F-PKS) dan Muhammad Fauzi (F-BPD). Ribka Tjiptaning sangat prihatin atas tindak kekerasan yang dialami TKI di luar negeri. Bahkan sejumlah TKI kembali ke Indonesia telah tidak bernyawa. Ia menilai hal itu harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Indonesia sebaiknya tidak lagi mengirimkan tenaga kerjanya ke negara-negara yang selama ini kerap ditemukan aksi-aksi kekerasan terhadap TKI, seperti di kawasan Timur Tengah. ”Maraknya aksi kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Ribka. Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak perlu menjadi tenaga kerja di negara lain. Kekayaan alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. ”Kenapa mesti bangga kerja di luar negeri jika di negara kita banyak hal yang mestinya bisa dibanggakan,” papar Ribka. Ia juga meminta supaya sebutan bagi TKI sebagai pahlawan devisa dapat dihilangkan. ”Jangan terbiasa menyebut mereka (TKI) sebagai pahlawan devisa karena semuanya jadi duit,” tegas Ribka. Namun demikian, untuk menyelesaikan persoalan TKI bukan hal mudah. ”Sepertinya masyarakat kita lebih bangga bekerja di luar negeri,” kata Ketua Tim Kunker. Lebih jauh ia menjelaskan wilayah Jawa Barat banyak memiliki sumber daya alam yang belum diolah dengan maksimal. Contohnya di Sukabumi dimana masyarakatnya masih banyak bercocok tanam. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mustopa Djamaluddin menjelaskan bahwa persoalan TKI bukan terletak pada masalah dikirim atau tidak, namun lebih pada regulasi yang ada. UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih dalam pembahasan di Komisi IX. Meskipun regulasi Kepmenaker Nomor 22/2009 sudah ada namun masih belum dapat menyelesaikan permasalahan TKI. ”Untuk masalah TKI, kita harus duduk bersama. Tidak hanya meluruskan masalah tetapi mendudukan semuanya pada posisi yang benar. Kalau nanti diminta tidak mengirimkan (TKI) tidak masalah,” katanya. Menurut Mustopa, untuk menyelesaikan permasalahan TKI, ada tiga hal yang harus diperbaiki. Pertama adalah mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri. Kedua adalah domisili calon TKI. Yang terakhir sistem pengendalian pengiriman TKI. ”Terkadang domisili TKI dari Jawa Barat namun memakai paspor DKI Jakarta. Jadi sulit melacaknya. Antara BP3TKI dan Disnaker seharusnya saling mengisi dan tidak terpisahkan,” jelasnya. Atasi Pengangguran Sementara itu, untuk mengatasi pengangguran di Jawa Barat, Disnakertrans Jawa Barat berencana membuat konsep pelatihan selama tiga jam. Pelatihan ini diperuntukan bagi pencari kerja. ”Konsep ini dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis dan akan disebar ke seluruh kecamatan di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Mudah-mudahan konsep ini dapat membantu mereka yang menganggur atau terkena PHK yang berjumlah 18 ribu orang,” kata Mustopa. Ia menjelaskan, program yang dijalankan jajarannya berupa teknisi motor, reparasi telepon seluler dan kecantikan. Penyerapan tenaga kerja merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga telah menggelar bursa kerja. (bayu)