Komisi V DPR RI mengapresiasi konsep perencanaan tol laut yang disampaikan Dirjen Perhubungan laut. Di saat semua moda transportasi banyak terpaku pada jalur darat, usulan ini menjadi alternatif yang perlu mendapat perhatian.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan, Jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengelolan Jalan Tol dan PT Jasa Marga, Senin (28/3) di gedung DPR.

            Mulyadi mengatakan, beban jalan nasional kita memang sudah sedemikian beratnya dan memerlukan biaya tinggi untuk perawatan. Menurutnya, usulan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Laut merupakan salah satu solusi yang perlu menjadi pemikiran bersama.

            Rapat Komisi V dengan jajaran Eselon I pagi itu diantaranya membahas rencana percepatan pembangunan jalan, baik untuk lintas Pantai Selatan Jawa, Lintas Barat Sumatera, Jalan Perbatasan Kalimantan, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Perbatasan Papua dan Trans Papua.      

            Agenda rapat pagi itu juga membahas rencana pembangunan jembatan Selat Sunda, yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakan dan basic design, yang diharapkan tahun 2014 groundbreaking dapat segera dilakukan.

            Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, untuk mengurangi beban jalan darat dan mengurangi pembiayaan yang tinggi untuk perawatan jalan, konsep perencanaan Tol Laut dari Tanjung Priok Jakarta - Tanjung Perak Surabaya, merupakan alternatif pengembangan moda transportasi dengan menggunakan kapal Ro-Ro dalam mengurangi beban kendaraan di jalur Pantura Pulau Jawa.

            Menurut Sunaryo, konsep perencanaan tol laut ini juga dapat diterapkan untuk Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Karawang.

            Seperti jalur Tanjung Priok menuju Tangerang, Tanjung Priok - Marunda, Tanjung Priok - Muara Gembong/Bekasi, Tanjung Priok - Tarumajaya/Bekasi, Tanjung Priok - Cilamaya/Karawang yang merupakan alternatif pengembangan transportasi laut angkutan kontainer dengan menggunakan kapal tongkang yang ditarik kapal ponton guna mengurangi beban aksesibilitas jalan raya dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok.

            Terkait dengan pembangunan jembatan Selat Sunda, menurutnya ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu, waktu penyelesaian jembatan dalam kaitannya dengan action plan pengalihan kapal-kapal dari lintas Merak-Bakauheni ke lintas lain jika jembatan selesai.

            Menurutnya, kepastian kapan selesainya dibangun jembatan tersebut perlu diketahui mengingat sekarang ini ada 33 kapal yang beroperasi sebagai kapal penyeberang dari Merak menuju Bakauheni, sehingga perlu waktu pemindahan kapal-kapal tersebut.

            Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Sumatera perlu menjadi perhatian serius seiiring dengan selesainya jembatan itu.

            Dia memprediksikan, jika jembatan tersebut telah selesai akan berdampak pada kecenderungan perubahan fungsi kegiatan pelabuhan baik di Bakauheni, Panjang, maupun Merak.

            Dampak lainnya yang akan terjadi adalah perubahan fungsi sistem jaringan jalan Sumatera - Jawa serta perubahan tata guna lahan sepanjang jaringan jalan tersebut.

            Lokasi pilar jembatan menyebabkan perubahan arus air laut yang mempengaruhi jalur pelayaran regional dan internasional dan berdampak pada ekosistem laut disekitarnya, pola tangkapan ikan serta abrasi pantai.

            Selain itu, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya kemungkinan terganggunya ekosistem laut antara lain terumbu karang dan adanya peningkatan polusi seperti sampah pada daerah pantai dan pulau Sangiang karena peningkatan kegiatan. Tentunya, kata Sunaryo, Pemerintah juga perlu melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak-dampak tersebut. (tt) foto:RY/parle