Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah guna efektifitas dan optimalisasi program-program kesehatan dari Pemerintah Pusat seperti program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), program Jamkesmas dan program Jampersal.

Hal tersebut salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Sekjen Kemenkes yang dibacakan pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi IX Ahmad Nizar Shihab di DPR, Jakarta, Senin (28/3)

“Komisi IX DPR juga mendesak Kemenkes untuk segera mendistribusikan Juknis program Jampersal ke pemerintah daerah dan meningkatkan sosialisasi serta pengawasan atas pelaksanaan program Jampersal dan BOK”, tambah Nizar.

Anggota Komisi IX (F-Golkar) Endang Agustini Syarwan Hamid menyatakan bahwa dengan adanya Otonomi Daerah menimbulkan berbagai persoalan diantaranya banyak program Kemenkes yang cukup bagus namun tidak berjalan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Jika tidak ada keharmonisan antara propinsi dengan kabupaten/kota bagaimana program bisa berjalan, bagaimana peran Kemenkes dalam hal ini,” tanya Endang.

Endang juga mempertanyakan alokasi dana BOK yang cukup proporsional, apakah kepala daerah sudah mendapatkan informasi tentang program ini dan bagaimana dengan pengawasannya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari program BOK dapat tercapai dan program berjalan seperti yang diharapkan.

Anggota Komisi IX (F-PKS) Ledia Hanifa menyatakan  ada yang terlewatkan  DPR sebagai fungsi pengawasan bahwa evaluasi program BOK tahun 2010 belum diterima secara detail.

“Kami memerlukan data yang jelas, bagaimana serapan dan efektivitas program tersebut. Demikianpula untuk progam Jamkesmas bagaimana serapan, optimalisasi dan penggunannya”, terang Ledia.

Senada dengan Ledia, Anggota Komisi IX (F-PAN) Hang Ali Syaputra Syah Pahan mempertanyakan bagaimana evaluasi pelakasanaan BOK percontohan tahun 2010. Karena dari sisi waktu turunnya anggaran sangat mepet sekali, bahkan turunnya Juknis baru setelah itu.

“Agar program BOK 2011 berjalan lebih baik dengan  Juknis  yang sudah ada, kami minta Kemenkes memperhatikan hal ini,” pinta Hang.

Hang Juga menanyakan apakan dana BOK yang masuk tersebut masuk pada rekening Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas masing-masing.

Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala BATAN, sejumlah Anggota Komisi IX DPR meminta Kemenkes  untuk meningkatkan upaya perlindungan bagi WNI di Jepang dari kemungkinan terpapar radiasi nuklir. (sc) foto:RY/parle