Ketua Komisi I DPR  Mahfudz Siddiq mengatakan, persoalan konflik di timur tengah merupakan proses transisi demokrasi yang harus dibahas bersama dengan berbagai kawasan.

"Pertemuan dengan Dubes Iran dalam rangka menindaklanjuti Raker dengan Kementerian Luar Negeri sebelumnya,"paparnya seusai  pertemuan dengan Duta Besar Irak di Indonesia H.E Mr. Mahmoud Farazandeh, Terlihat anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN  Muhammad Najib mendampingi Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq  di ruangan pimpinan Komisi, Kamis, (31/3).

Menurutnya, peta gepolitik Timur Tengah  masih transisi karena itu  memerlukan model politik yang asli atau genuine bukan model demokrasi ala barat."Jangan sampai ada intervensi barat terhadap persoalan politik di wilayah timur tengah,"paparnya.

Dia menambahkan, DPR  akan membahas bersama persoalan maupun gagasan tersebut dengan negara lainnya seperti Iran, Turki maupun Arab Saudi.  "Kita mengharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan model demokratis yang sesuai dengan karakter negara  Timur Tengah. Kita mengharapkan bisa diseminasi ke negara yang berkonflik tersebut,"jelasnya.

Indonesia harus memainkan peran utama dalam penyelesaian konflik di timur tengah.  Indonesia, jelasnya, dapat menjadi salah satu model demokratis di kawasan timur tengah. " Indonesia dapat menjadi salah satu pilihan demokrasi selain demokrasi model barat yang dapat diterapkan di kawasan Timur tengah,"tuturnya

Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara muslim terbesar dan  telah melewati proses transisi demokrasi dari rezim orba ke sekarang." Indonesia sudah 12 tahun melewati proses transisi,"terangnya.

Menyinggung konflik di Libia, Ketua Komisi I DPR  mengharapkan negara Afrika Utara memiliki struktur demokrasi tersendiri yang dapat mengedepankan civil society, check and balances antara peran pemerintah dengan parlemen, maupun  perkuatan RUUnya.

Persoalan lainnya yang dihadapi, yaitu bagaimana negara Afrika Utara maupun kawasan T imur Tengah dapat meminimalisir dampak konflik akibat transisi.

Kader PKS ini kembali menegaskan meskipun Indonesia bukan anggota dewan keamanan PBB seharusnya dapat mengawal dan mengontrol implementasi resolusi tersebut.

Prinsipnya, lanjut Mahfudz, harus dapat melindungi warga sipil namun operasi militer yang dilakukan oleh Nato saat ini telah menimbulkan korban sipil dan menghancurkan fasilitas militer artinya sudah keluar dari spirit resolusi dewan keamanan PBB.  "Ini harus diserukan oleh negara islam jangan sampai krisis di Libia menjadi Irak kedua,"tegasnya. (Si)/foto:iw/parle.