Pelaku Usaha Mikro Butuh Pendampingan Hadapi Era Digitalisasi UMKM

08-11-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto. Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai masih banyak pelaku usaha mikro yang belum siap menghadapi perkembangan industri di era digital seperti saat ini. Menurut Darmadi, pendampingan skill diperlukan agar pelaku usaha mampu memaksimalkan peluang di tengah digitalisasi dan diharapkan dapat bersaing di industri lokal maupun tingkat global.

 

"Untuk menuju digitalisasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), kita harus memotret situasi ke bawah. Enggak perlu cerita yang di desa, pelaku usaha mikro di Jakarta aja masih banyak yang gagap teknologi, apalagi di daerah lain," papar Darmadi di sela-sela rapat Komisi VI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (07/11/2019). Hadir dalam Rapat tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin.

 

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian penting di Indonesia. Dari 60 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang 90 persen diantaranya adalah usaha mikro, hanya 5 persen yang sudah go digital, sisanya masih konvensional.

 

Menurut Darmadi, beberapa faktor yang menyebabkan UMKM Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan usaha, yakni akses pasar, permodalan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). "Karena itu, kita ingin masyarakat diberikan paket komplit, tidak bisa setengah jadi, bukan hanya KUR tetapi ada manajemen skill. Kalau kita ngomong tentang manajemen skill, berarti kita bicara tentang pendampingan. Sebetulnya, mereka juga butuh didampingi, tidak melulu dikasih modal," paparnya.

 

Untuk itu, pemerintah diharapkan mulai memberikan perhatian lebih terhadap UMKM nasional. Dengan harapan, digitalisasi UMKM tidak hanya menjangkau pelaku usaha menengah, tetapi juga pelaku usaha mikro.

 

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki menyampaikan lima program strategis yang akan diimplementasikan ke depan, yakni pengembangan dan perluasan akses pasar salah satunya dengan Go Online. Kemudian, peningkatan daya saing dan kapasitas produk dan jasa UMKM, pembiayaan dan invetasi yang mudah, pengembangan kapasitas manajemen usaha, serta pengembangan kemudahan iklim usaha dan kesempatan berusaha. (ann/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...