Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Foto : Runi/mr

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, infrastruktur yang baik merupakan salah satu syarat utama dari pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan serta koordinasi yang baik. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memiliki multiplier effect terhadap ekonomi yang signifikan. Karena pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang beban biayanya sangat besar.

"Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus bisa berdampak pada perekonomian masyarakat, jangan sampai membangun malah membuat resah masyarakat," kata Mulyadi saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas rencana strategis dan program kerja pemerintah 5 tahun di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). 

Ia mencontohkan rencana pembangunan Waduk Cibeet yang banyak diprotes oleh masyarakat. Legislator dapil Jawa Barat V itu mengungkapkan penolakan itu terjadi karena masyarakat mensinyalir pembangunan waduk tersebut akan menengelamkan setidaknya 8 desa dan 2 kecamatan di sekitar Waduk Cibeet.

"Ini menunjukan sosialasi kurang dilakukan, sehingga masyarakat tidak sepaham dan tidak mendorong rencana pembangun waduk itu," katanya, seraya mengatakan jika dampakanya negatif untuk rakyat, ia berharap Pemerintah tidak meneruskan pembangunan Waduk dan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat. 

Mulyadi juga mengkiritisi rencana pembangunan tol di Jawa Barat yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan. "Kalau alasannya karena volume kendaraan, bisa cari cara lain. Pembangunan tol akan berdampak pada industri rumah tangga, destinasi wisata yang harusnya bisa dikembangkan bisa jadi terabaikan. Kalaupun harus ada peningkatan infrastruktur, saya kira jalan Ciamis sampai Majalengka diperbesar saja itu akan memperbesar potensi ekonomi di sana," jelasnya. 

Terkait usulan pembangunan jalur Puncak II, ia berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Anggaran sudah didorong dari Kabupaten dan Provinsi namun tidak juga teralisasi. Negara seperti tidak hadir mengatasi situasi ini, padahal puncak diatur oleh Keputusan Presiden. Saya harap pemerintah pusat segera berkoordinasi untuk meyelesaikan masalah ini," ucapnya.

Di Bandung, Provinsi Jawa Barat, lanjut Mulyadi, seringkali terjadi banjir. Untuk mengatasinya dibutuhkan koordinasi yang komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Banjir di Bandung tidak juga ada jalan keluar. Delapan kecamatan dan puluhan ribu warga jadi korban setiap tahun, banjir itu tidak jauh dari ITB dan tempat strategis lainnya. Banyak ahli sepertinya tidak berdaya menghadapi itu. Kenapa pemerintah pusat tidak ikut bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat?, tandasnya. (rnm/es)