Sulut Dinilai Siap Hadapi Pilkada Serentak 2020

15-11-2019 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulut, Manado. Foto : Alfi/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai persiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang sudah cukup baik. Kendati masih ada permasalahan teknis, namun ia yakin hal itu dapat segera diselesaikan.

 

“Secara umum sudah baik ya, hanya terkendala sedikit soal-soal teknis. Berkaitan dengan hal-hal teknis, saya kira, Provinsi Sulawesi Utara sudah siap. Begitupun KPU, KPUD, dan Bawaslu di Seluruh Indonesia, saya yakin juga semuanya sudah siap,” kata Hugua usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemprov Sulut dan mitra kerja terkait, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (14/11/2019).

 

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan penting yang tak luput dari perhatian Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satunya, terkait dengan perekaman data pemilih menggunakan KTP-Elektronik (KTP-el). Menurut Hugua, proses ini masih menemui kendala ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan surat keterangan atau suket

 

“Berkaitan dengan perekaman KTP Elektronik, di sinilah banyak ditemukan (permasalahan). M ereka mau tidak mau harus mengeluarkan suket atau surat keterangan, yang harus memiliki keseragaman agar tidak mudah dipalsukan,” tegas Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara periode 2006-2016 ini.

 

Pada hakikatnya, Komisi II DPR RI juga sudah memahami keterbatasan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hugua dan pihaknya akan terus berusaha untuk meningkatkan pembiayaan dari APBN pada pelaksaanaan Pilkada, sehingga tidak membebani APBD. Ini masukan yang baik dari pemangku kepentingan daerah yang akan  diperperjuangkan pada tahun anggaran berikutnya.

 

“Anggaran ini gotong royong sebetulnya, gotong royong antara dana pusat dan dana dari daerah. Ke depannya kita akan tingkatkan pembiayaan APBN, jadi APBD pada tahun agaran selanjutnya. Intinya semuanya menurut saya sudah baik, sudah hampir siap semuanya,” pungkas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara ini. (alw/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...