Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi menghimbau kepada anggota dewan lainnya agar persoalan gedung baru DPR tidak dibawa kepada persoalan politik tetapi teknis semata. Karena itu, anggota DPR harus melihat kesatuan persoalan tersebut.

"Ini merupakan hulunya saja, kita memahami visi dan misi DPR RI periode 2009-2014, semua sudah sepakat bahwa seluruh anggota Dewan mendukung penguatan kelembagaan DPR RI,"jelasnya saat Sidang Paripurna, Jum'at, (8/4).

kalau di Amerika Serikat, terangnya, staf ahli anggota dewan bisa mencapai 25 orang dan sebagian besar lulusan Doktor (Phd). "Itu tidak mungkin penambahan sampai sebanyak itu, kita ambil titik tengahnya saja 5 orang staf ahli,"paparnya.

Dia mencontohkan kesulitan dirinya melakukan fungsi pengawasan anggaran kementerian. pasalnya pemerintah mengajukan satuan tiga dimana didalamnya terdapat puluhan ribu paket pekerjaan yang memakan waktu panjang untuk  memeriksanya. "Jangankan memeriksa, menekennya saja kesulitan, kita tidak mampu memeriksanya. yang kita lihat apakah programnya tumpang tindih, dan harga satuannya sudah sinkron atau belum,"terangnya.

Dia menambahkan, anggota Dewan dapat melakukan pengawasan pada fase perencanaan atau pemprograman, fisik dan pemanfaatannya. "Yang bisa dilakukan anggota dewan adalah fase perencanaan itu yang harus kita bedah mari kita uji sama-sama, DPR tidak punya instrumen pendukung yang kuat untuk menganalisa semuanya,"katanya. selain itu, apabila sistem pendukung ditambah menjadi 4 orang staf ahli apabila dikalikan 560 orang anggota, maka DPR akan kesulitan menempatkan para staf ahli tersebut.

Menurutnya, pola anggaran sekarang sudah berbasis kinerja bahkan, selaku anggota dewan dirinya merasa apabila pembangunan tidak dilakukan akan merugikan rakyat Indonesia. karena selama ini rakyat selalu mendapat informasi yang salah. "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sudah mengatur persoalan gedung, bahkan 9 lembaga pemerintah rata-rata membangun dengan harga 9 juta permeter, sedangkan DPR sebesar 7.2 juta, itu semua sudah murah kata kementerian PU bahkan sudah termasuk sistem pemadam kebakaran, pompa air limbahnya dan sebagainya,"tambahnya.

Selain itu, Mulyadi berpesan kepada anggota dewan lainnya jangan mencari simpati rakyat karena itu kalau ingin berdebat permasalahan teknis Komisi V DPR siap membantu dan mencarikan solusinya.  "Mari kita berpikir bahwa persoalan teknis jangan dibahas di dalam forum paripurna,"tegasnya. (si)