Legislator Apresiasi Pengelolaan Kawasan Industri Millenium Tangerang

29-11-2019 / KOMISI VI
Tim Kunspek Komisi VI DPR meninjau salah satu tenant milik PT. Matahari Leisure di Kawasan Millenium, Cikupa, Tangerang. Foto: Jaka/jk

 

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Idris Laena mengapresisasi Pengelolaan Kawasan Industri Millenium yang dikelola  PT. Bumi Citra Permai Tbk. Kawasan industri terpadu (integrasi) pertama dan terbesar di daerah Tangerang ini memiliki sekitar 400 tenant. 

 

"Tadi disampaikan, kawasan industri ini menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 60 persen dari total 60 ribu pekerja yang berasal dari daerah sekitar sini. Tentu ini harus kita dukung,  agar bagaimana kita bisa meningkatkan industri dan pengembangan ekonomi ke depan," kata Idris usai meninjau salah satu tenant milik PT. Matahari Leisure di Kawasan Millenium, Cikupa, Tangerang, Kamis (28/11/2019).

 

Menurut Idris, dengan konsep pengelolaan kawasan PT. Bumi Citra Permai Tbk yang diapresiasi salah satunya yakni memberikan kesempatan industri-industri yang ada saat ini untuk berkembang. Namun, ternyata dampak ekonomi tidak terlalu berpengaruh terhadap tenant di Kawasan Millenium.

 

Beberapa permasalahan seperti tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) juga diungkapkan pada kunjungan ini. "Tetapi ada masalah yang saat ini kita hadapi  mengenai Upah Minimum Pegawai (UMP) di Provinsi Banten, khususnya di Tangerang yang cukup tinggi. Informasi ini yang saya dapat, dengan kondisi ekonomi seperti ini, membuat belum adanya tenant yang keluar," ujarnya.

 

Selain itu, Idris menyoroti terkait regulasi industri saat ini, banyak aturan yang mengikat perusahaan. Setidaknya ada 71 peraturan maupun Undang-undang, ke depan akan dibuat suatu kebijakan yang memudahkan semua, khususnya industri kecil dan menengah. "Dengan komprehensifnya kebijakan itu, tentu akan mempermudah kita ke depan. Dan dapat mendorong pertumbuhan industri yang ada, supaya lebih cepat dan lebih ekspansif lagi," tutupnya. (jk/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...