Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy. Foto : Geraldi/mr

Kondisi perekonomian global yang terus melambat, turut berdampak pada perekonomian lokal, sehingga sektor keuangan kurang menguntungkan. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan aset dan penyaluran KUR, mengingat banyaknya perusahaan asuransi yang saat ini mengalami kesulitan likuiditas.

“Askrindo dan Jamkrindo harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kami berpesan pada mereka agar tetap pada core business-nya, jangan melakukan ekspansi besar-besaran yang terlalu melenceng, harus punya skema agar tetap ada prinsip kehati-hatian,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy usai RDP Komisi XI DPR RI dengan jajaran Direksi Jamkrindo dan Askrindo, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2019).

Tidak hanya itu, politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti skema subsidi KUR terhadap produk asuransinya. Data penerima penyaluran KUR, juga penting untuk dibuat secara per sektor dan per bidang guna mengetahui efektivitas penerima KUR, untuk mengantisipasi penerima subsidi dan asuransi pada pihak yang itu-itu saja.

“Penyaluran KUR kan ada di pihak bank, Pemerintah yang melakukan penjaminan 10 persen, dari pihak bank ada 6 persen, dan 1 persennya dari asuransi. Ke depannya, kami perlu mendalami khususny penyaluran KUR di bidang asuransi dan terhadap asuransi. Kita lihat di buku mereka ada penurunan deviden, penurunan setoran pajak, itu akan kita dalami, karena tetap harus prudent,” tambah legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Untuk menghadapi tren likuiditas menurun, Jamkrindo dan Askrindo juga perlu memperhatikan tingkat klaim dari produk asuransinya. Jika merujuk pada paparan, klaim saat ini masih rendah, maka artinya keuangan mereka masih membaik. “Tapi kalau tingkat klaimnya sudah mulai meningkat mereka harus bisa memotret seperti apa trennya, harus dicari skema, bagaimana Jamkrindo dan Askrindo yang kita ingin tetap dalam core usaha dalam memberikan subsidi dan asuransi khususnya kepada usaha mikro,” tegas Vera.

Ke depannya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini juga berharap Jamkrindo dan Askrindo lebih terbuka lagi terhadap program-program seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Saat paparan, Vera menilai belum ada data secara jelas yang menyebutkan pada sektor apa program-program tersebut dijalankan. Tidak hanya itu, rencana transformasi digitalisasi yang akan dilakukan Jamkrindo dan Askrindo juga perlu untuk dilihat plus dan minusnya.

“Pada era industri 4.0 ini, pihak sektor keuangan juga harus hati-hati khusunya dalam pemyaluran KUR, karena tidak semua petani, nelayan dan usaha kecil di tingkat pedesaan itu mempunyai gadget yang mendukung. Jangan sampai mereka dipaksa mengikuti suatu transformasi tapi kesiapan infrakstrukturnya belum siap. Pemerintah harus lakukan persiapan, baru industrinya bisa match, agar tidak terjadi pemborosan di awal tetapi malah stagnan untuk dipakai,” imbau Vera. 

Dari sisi legislasi, diperlukan juga adanya perbaikan-perbaikan peraturan dimana saat ini Omnibus Law atau peraturan satu pintu masih dalam pembahasan hangat. “Kebetulan saat ini tren sektor keuangan belum menguntungkan, karena keinginan pemerintah untuk membuat Omnibus Law terkait pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Kita akan melakukan revisi UU OJK, Perbankan, serta aturan yang menjamin pemegang polis asuransi,” pungkasnya. (alw/sf)