Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud. Foto : Naefuroji/mr

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan proyek jaringan gas (Jargas) untuk masyarakat (rumah tangga) di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Pasalnya, apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Dengan kata lain, dampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya termasuk yang tidak setuju dengan pembangunan jargas rumah tangga ke seluruh Indonesia. Pasalnya penduduk kita tidak signifikan dengan luar wilayah seluruh Indonesia yang sangat luas wilayahnya. Saya lihat jaringan gas yang telah dibangun di Pulau Jawa misalnya, konsep ini tidak terlalu bagus,” jelas Rudy saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) dan jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (9/12/2019).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, PGN memberikan harga ke sektor rumah tangga, dengan bukan harga komersial. Menurutnya, jika untuk industri dan PLN tidak masalah. Tapi kalau untuk rumah tangga dengan harga yang tidak komersial, menurutnya tidak sesuai. Dengan kata lain, analisanya, hasil yang diterima tidak sesuai dengan cost yang diberikan.

Terlebih lagi, lanjut Rudy, jika dana pembangunan jaringan gas ke seluruh Indonesia tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pasalnya legislator dapil Kalimantan Timur ini menilai masih banyak hal lain yang lebih utama yang harus dibangun dibanding membangun jaringan gas ke seluruh Indonesia.

Oleh karenanya ia berharap agar Dirut PGN selaku pengemban tugas BUMN harus berani mengatakan yang sesungguhnya. Jika Pemerintah menugaskan, dan kemudian disanggupi, padahal hal itu sangat berat dilaksanakan, maka akan tercatat sejarah sebagai pemimpin PGN yang tidak bisa berkontribusi dengan baik. Dengan kata lain, ia berharap PGN harus berani menolak. PGN tidak boleh sampai merugi.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid menilai Jargas atau City Gas ini masalah keberpihakan pada rakyat, oleh karenanya harus dilanjutkan. Meski demikian, ia menyesalkan pembangunan Jargas di Riau yang notabene merupakan daerah pemilihannya masih belum merata. Sehingga tidak sedikit masyarakat Riau yang mempertanyakan kepadanya. Padahal Riau merupakan penghasil gas terbesar. Ia berharap PGN dapat segera merealisasikan proyek PGN tersebut yang sejatinya ditargetkan pada tahun 2019 ini sudah terpasang. (ayu/sf)