Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan. Foto : Kresno/mr

Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mendorong Kementerian Perindustrian RI memberikan bantuan terhadap Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam rangka melakukan standardisasi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab saat ini kinerja BSN dalam melakukan standardisasi masih belum maksimal dikarenakan oleh adanya pihak ketiga.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Menteri Perindustrian beserta jajaran dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). Tommy menganggap pihak ketiga ini yang menyebabkan proses standardisasi oleh BSN membutuhkan cost yang sangat mahal, padahal diketahui UMKM memiliki modal yang rendah.

“Khusus untuk industri kecil itu mereka sangat kesulitan ketika mereka ingin mendapatkan sertifikasi atau SNI-nya karena biaya yang cukup mahal. Jadi Badan Standarisasi Nasional itu bekerja sama dengan pihak ketiga maka itu biayanya jadi sangat mahal,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Tommy menjelaskan bahwa bantuan oleh Kemenperin bisa dilakukan dengan meminjamkan laboratorium di Kemenperin yang sangat banyak sehingga dapat memudahkan proses standarisasi terhadap produk-produk UMKM tersebut. Ia pun meminta Kemenperin untuk mengesampingkan ego sektoral instansi yang selama ini memang melekat di kalangan Kementerian dan Lembaga.

“Tidak perlu digratiskan, tapi paling tidak untuk industri yang kecil itu bisa dikurangi biayanya paling tidak jangan mahal. Jika dapat dilakukan, itu akan memperkuat produk dalam negeri. Kalau misalkan produk-produk kita itu ber SNI, orang itu jadi bisa memilih bahwa ini barang yang berkualitas serta sudah memiliki sertifikasi,” tukas Politisi dapil Jawa Barat V tersebut. (er/sf)