Legislator Tolak Rencana Tambah Kuota Impor Kakao

11-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa menegaskan dirinya menolak rencana Pemerintah menambah kuota impor biji kakao demi meningkatkan produktivitas produksi dalam negeri. Menurutnya Indonesia memiliki keunggulan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain terhadap komoditas kakao.

 

Hal tersebut ia utarakan kepada Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan GAPPMI, Asrim, ATI, Askindo, dan Perkosmi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Hendrik mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya mandiri untuk meningkatkan produktivitas pengolahan industri kakao dibanding harus impor.

 

“Mengapa Pemerintah tidak memacu penambahan lahan, memberi insentif-insentif yang merangsang orang untuk bergairah menjadi petani kakao atau dengan memberikan jaminan harga yang memadai, sehingga orang bisa berkutat di sektor itu, tapi dibiarkan. Bayangkan kita hari ini punya persoalan dengan daya saing dan kakao kita sebenarnya punya daya saing,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Politisi dapil Maluku tersebut menunjukkan bahwa fakta jelas membuktikan bahwa secara keseluruhan produksi menggunakan barang impor itu mahal dibandingkan dengan menggunakan produk sendiri. Ia mengaku sangat kecewa melihat pemerintah tidak memiliki visi untuk membangun dan berpihak kepada industri nasional seperti misalnya merangsang gairah petani-petani kakao.

 

“Kalau sampai proposal untuk memberi insentif agar impor itu masuk dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk kebutuhan industri domestik, saya khawatir pasar kita akan diserbu oleh barang-barang impor lagi. Dan itu jika terjadi, saya sangat yakin masyarakat tak akan bergairah lagi untuk jadi petani kakao,” tukas Hendrik. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...