Komisi Pendidikan DPR RI sepakat membantu penataan lingkungan Tugu Khatulistiwa,  yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat. Pengembangan kawasan ini sangat diperlukan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

            Demikian disampaikan Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI saat mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan jajarannya, Rabu (13/4) yang dipimpin Zulfadhli (F-PG).

Tugu Khatulistiwa yang tidak jauh dari Pusat Kota Pontianak, lokasinya sangat strategis dan memiliki keunikan tersendiri. Jika kilometer nol ada di Sabang Aceh, maka garis equator ini hanya ada di Kalimantan Barat.

Karena keunikannya, Tugu Khatulistiwa yang menjadi ikon Kalimantan Barat ini seharusnya dapat dijadikan wisata unggulan. Namun sayangnya, kata Zul, minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalbar dan melihat Tugu Khatulistiwa ini sangat rendah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Pemkot Pontianak berencana untuk merevitalisasi Tugu Khatulistiwa. Terhadap rencana tersebut, Komisi X DPR akan memberikan dukungan sepenuhnya.

Pada kesempatan itu, Komisi X DPR melakukan peninjauan langsung ke Tugu Khatulitiwa. Menurut Zul, lingkungan Tugu Khatulistiwa itu memang kurang mempunyai daya tarik untuk dijual sebagai obyek wisata.  Menurutnya, rencana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat untuk merevitalisasi kawasan ini merupakan langkah yang tepat.

“Jika berhasil dilakukan, dan dapat mendongkrak jumlah wisatawan, ini merupakan gagasan besar yang patut diapresiasi,” katanya.

Kepala Disbudpar Kalimantan Barat Yusri Zainuddin mengatakan, revitalisasi Tugu Khatulistiwa ini merupakan proyek gabungan antara instansinya dengan Kota Pontianak untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan ke Kalimantan Barat.

Dana yang dibutuhkan untuk merevitalisasi sebesar Rp 90 miliar, anggaran tersebut digunakan untuk membangun Tugu Khatulistiwa secara keseluruhan, mulai dari bangunan fisik sampai dengan memperluas area tugu.

Meskipun demikian Yusri sama sekali belum mengetahui sumber dana tersebut, apakah dari APBD Kota Pontianak, APBD Provinsi Kalbar ataupun gabungan dari keduanya.

“Soal anggaran saya sudah bicarakan dengan Wakil Wali Kota Pontianak beberapa waktu lalu, namun saya belum tahu darimana. Untuk budgeting yang jelas bukan wewenang kami,” kata Yusri.

Yusri menambahkan, anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk rencana sewa tanah dalam rangka perluasan daerah sekitar tugu titik nol yang dikuasai TNI.

Disbudpar bermaksud untuk menyewa tanah sekitar tugu yang dimiliki oleh TNI, selama kurun waktu 30 tahun. “Solusi kami adalah menyewa lahan tersebut kepada TNI dengan maksud menghindari konflik dengan warga yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah sekitar tugu,” ungkapnya.

Menurut Yusri, rasanya tidak bijaksana jika revitalisasi ini hanya dibebankan kepada Walikota saja. Tugu Khatulistiwa ini merupakan cagar budaya nasional, bahkan milik dunia yang seharusnya Pemerintah Pusat turun tangan dalam hal pembiayaan.

Untuk itu, dukungan Komisi X DPR sangat diharapkan agar dapat membantu mengalokasikan anggaran dalam APBN 2012 guna pengembangan kawasan Tugu Khatulistiwa sebagai kawasan strategis pariwisata Kalbar. (tt)