Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie. Foto : Eko/mr

Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie memaparkan berbagai kekurangan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua Barat, khususnya sarana tranportasi umum kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Menyangkut jalan dan jembatan, Jimmy menceritakan, ada jembatan yang harus dibangun yang panjangnya sekitar 200 meter di Kuor.

"Di Kuor itu ada satu sungai yang harus dibangun jembatan panjang. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat membantu dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), karena ini kan bukan ruas nasional, pemerintah pusat bisa menbantu dalam bentuk DAK," papar Jimmy di Tambrauw, Papua Barat, Rabu (11/12/2019).

Selain itu, Politisi dapil Papua Barat ini mengungkapkan, ada permasalahan menyangkut transportasi kebanyakan masyarakat Kabupaten Tambrawu. Selama ini transportasi jalur laut menjadi pilihan masyarakat karena akses jalan belum memadai, sementara pelabuhan yang dibutuhkan belum mendukung. "Itu akan kita perjuangkan bersama dirjen perhubungan laut untuk mencari titik yang lebih aman untuk pengembangan pelabuhan baru," jelas Jimmy.

Dia juga menyampaikan bahwa di Tambarauw masih perlu sarana air bersih buat masyarakat, khusunya untuk di bandara dan pelabuhan. "Kepala Balai Wilayah Sungai sangat dekat, dan beliau sangat komunikatif. Kita minta beliu untuk buat perencanaan yang bagus, berikan pada kami untuk kami perjuangkan anggarannya di DPR RI," ujar Jimmy.

Dia juga menambahkan bahwa DAK yang dimaksud akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk Tahun Anggaran 2021, karena 2020 sudah selesai. Selain itu dia juga meminta Bupati Tambrauw Gabriel Asem agar menjalin komunikasi secara aktif dengan DPR RI. "Kami mengharapkan Pak Bupati komunikasi dengan kita harus lancar, sehingga akan kita kasih tau siklus anggaran kita di DPR RI, agar jangan terlambat," jelas Jimmy.

Komisi V DPR RI juga meminta agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan transportasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) di daerah, dan juga menumbuhkan sentra-sentra ‎ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah b‎agi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air, khususnya masyarakat Provinsi Papua Barat. (eko/es)