Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga. Foto : Azka/mr

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga menduga ada intervensi asing melalui upaya proxy war secara masif yang berperan merusak industri baja nasional Indonesia. Diketahui saat ini PT. Krakatau Steel (KS) yang merupakan salah satu industri baja strategis Indonesia telah merugi selama tujuh tahun berturut-turut, sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan penanganan serius untuk menyelamatkan PT. KS.

Hal tersebut ia sampaikan ketika melakukan rapat lanjutan dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). Lamhot berharap dalam upaya penyelamatan ini, Pemerintah dan DPR RI tidak hanya dibatasi kepada fokus usaha melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan.

“Masalahnya ini sudah cukup kompleks. Nah peran serta daripada Menteri Perindustrian dalam hal ini sebagai pimpinan industri kita, harus melihat ini secara utuh dari hulu sampai hilir akar persoalan yang ada. Tidak boleh ada sebatas undang-undang ini kaitannya terhadap dirjen perdagangan luar negeri. Belum menyangkut masalah raw material-nya,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Lamhot mengatakan bahwa hancurnya industri baja Indonesia adalah upaya masif kelompok tertentu, namun ia mengaku tidak tahu berasal dari mana kelompok tersebut. Maka dari itu sebagai Anggota Komisi VI DPR RI ia mengajak melihat persoalan secara utuh hingga ditemukan akar permasalahannya, selanjutnya membentuk Panitia Kerja (Panja).

“Jadi saya ingin menekankan sekali lagi ini bukan hanya persoalan perubahan Permendag. Masalah gas, masalah raw material, ini memang upaya yang sangat masif, merusak industri baja kita. Jangan-jangan ini bentuk proxy war. Atau ini bagian dari trade war juga mungkin, menurut saya iya. Pintu masuknya salah satunya dari industri baja kita yang rentetannya terhadap industri-industri lain,” tegasnya.

Politisi dapil Sumatera Utara II ini melihat bahwa ada mata rantai yang tidak terputus di mana ada segelintir orang yang memanfaatkan bahwa Indonesia sedang menggenjot infrastruktur. Suatu kondisi yang mewajibkan adanya peningkatan konsumsi baja, maka hal tersebutlah yang dimanfaatkan segelintir orang.

“Kesalahan yang paling fatal pertama adalah juga karena Krakatau Steel investasinya salah, bijih besinya di Kalimantan, betul kan salah investasi. Negara sebesar ini kita punya industri, punya raw material bijih besi sebenarnya. Pulau Kalimantan mengandung bijih besi yang sangat luar biasa. Tapi Krakatau Steel melakukan investasi yang salah. Ini pertama yang juga menjatuhkan industri baja kita,” jelas Lamhot.

Lamhot mengaku khawatir persoalan industri baja ini akan semakin berlarut-larut. Bahkan menurutnya dalam Peraturan Presiden jelas menyebutkan harga gas yang digunakan untuk industri baja nasional itu maksimum 6 dollar AS, bukan 9-11 dolar AS seperti saat ini. “Nah itu usul saya kalau kita bicara penyelamatan industri baja maka kita lihat secara utuh, kita urai benang kusut ini sampai setuntas-tuntasnya,” imbuhnya. (er/sf)