Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto : Azka/mr

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus berharap Pemerintah dapat menciptakan ekosistem kondusif yang masuk akal bagi industri baja nasional. Jadi, menurutnya Pemerintah harus kreatif menciptakan sebuah subsistem guna menjaga daya saing baja nasional dengan produk asing.

Hal tersebut ia utarakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).  Ia menambahkan bahwa kebijakan aturan non-tariff barriers patut dilakukan guna mendukung penyelamatan industri baja nasional Indonesia.

“Buat industri baja lokal itu mampu bersaing dengan yang dibawa dari luar negeri, termasuk non-tariff barrier. Bajanya disetop di Kuala Tanjung misalnya, disetop di Bitung jangan langsung ke Surabaya, ke Manokwari, ke mana-mana kan lumayan. Mungkin ada strategi lain yang bisa kita pakai untuk memperkuat daya saing produk kita,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga meminta bentuk roadmap industri nasional Indonesia, agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh Komisi VI DPR RI. Sebab, ia mengaku heran mengenai seberapa efisien aktivitas kinerja perusahaan plat merah dalam mendompleng dunia industri nasional.

“Atau apalagi yang bisa relaksasi di mereka sehingga memang ada kemampuan untuk berkompetisi dengan produk-produk impor. Bicara sebagai alat negara yang memang diminta untuk melindungi bangsa ini maka harus dibuka kalau ada inefiesiensi. Karena persoalan siluman-siluman silahkan dibuka sama kita, karena kita ingin perbaikan,” jelasnya.

Terakhir Deddy meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dapat menjadi team player untuk melindungi bangsa ini agar bisa menghadapi tantangan dan masalah yang ada di sektor industri Indonesia. “Kalau perlu kita dari DPR mendorong itu kepada Menteri Keuangan atau pada Presiden kalau susah secara sektoral,” tukas Deddy. (er/sf)