Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. Foto : Tiara/mr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengapresiasi kinerja perekonomian Bali pada triwulan III 2019 tumbuh cukup kuat sebesar 5,34 persen (year of year) dengan penopang dari konsumsi rumah tangga dan net ekspor. Sementara komponen konsumsi Pemerintah dan investasi mengalami perlambatan, sehingga pertumbuhan pada triwulan laporan lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Bali.

“Yaitu berlangsungnya kemarau yang lebih kering dan lebih lama, bergesernya waktu pekerjaan beberapa proyek konstruksi dan infrastruktur, dan tertahannya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) karena adanya tambahan persyaratan administrasi pencairan," jelas Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Rabu (18/12/2019).

Politisi PKB ini menuturkan, sejalan dengan penurunan kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2019, realisasi belanja pemerintah di wilayah Bali tercatat tumbuh melambat. Realisasi belanja Pemerintah dalam APBN, tingkat Provinsi Bali dan gabungan kabupaten/kota hingga triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp 24,01 triliun atau meningkat 3,44 persen (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi belanja Pemerintah III 2018 yang sebesar 15,15 persen (yoy) atau tercatat Rp 23,21 triliun.

“Sementara inflasi Bali pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 2,54 persen (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi inflasi triwulan II 2019 yang sebesar 2,14 persen (yoy). Meskipun demikian, laju inflasi tersebut lebih rendah dibanding realisasi inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 3,39 persen (yoy). Dengan demikian, realisasi inflasi Bali pada triwulan III 2019 masih dalam sasaran inflasi Nasional yaitu 3,5±1 persen (yoy)," jelas Fathan. 

Lebih lanjut Fathan menuturkan pada periode Agustus 2019, angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali menurun dibanding Agustus 2018. Kondisi tersebut mendorong terjadinya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). "Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada periode Maret 2019 menunjukkan penurunan dibanding Maret 2018, diikuti oleh penurunan rasio gini dan peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani),” imbuh legislator dapil Jawa Tengah II itu. 

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Kantor BI Bali Trisno Nugroho mengatakan, BI bersama BPS dan Pemprov Bali bekerja sama sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, melakukan sinergi, transformasi, dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali. “Pertumbuhan Bali di atas nasional, kecuali di tahun 2017 karena ada bencana alam Gunung Agung Meletus. Namun secara potensi Bali cukup baik terbukti pada tahun 2018 tumbuh tinggi sekali melihat potensi di 9 kabupaten/kota provinsi Bali," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Litbang Provinsi Bali Nyoman Subagio menekankan, Pemprov Bali telah memiliki perencanaan kebijakan untuk 5 tahun ke depan. Pola pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Bali di 9 kabuparen/kota dilaksanakan secara terpola, terpadu, menyeluruh, dan bersinergi satu dengan yang lainnya.

“Kinerja makro ekonomi daei BI dan BPS membantu kami, dimana Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bali menargwtkan untuk menurunkan angka kemiskinan 1-1,5 digit. Pembangunan tidak hanya memikirkan hari ini dan masa datang tapi juga masa lalu yakni, bagaimana menjaga keharmonisan alam Bali beserta isinya yang apabila tidak dijaga akan berdampak pada anak cucu kita kelak," tandasnya. (tra/sf)