Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Dipa/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai bahwa Kota Batam yang merupakan pusat industry Provinsi Kepulauan Riau, tentu sangat berpengaruh dalam menopang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berbagai formula dan kebijakan pun perlu dibuat untuk menarik investor datang dan tertarik menanamkan modalnya di Batam, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri dan Indonesia.

“Bagaimana cara meningkatkan investasi melalui investasi internasional dan investasi lokal, masih menjadi pekerjaan rumah. Peleburan dua institusi, yakni Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan,” ujarnya saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPRRI ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Batam, Kepri, Rabu (18/12/2019).

Heri menambahkan, kendala dan tantangan dalam menarik investasi, yakni masih adanya regulasi yang tumpang tindih, akuisisi lahan di daerah kawasan industri yang belum maksimal untuk dikembangkan, pajak dan insentif yang dibebankan kepada investor terbilang masih tinggi. Sehingga, harus disepakati upaya untuk meningkatkan investasi dalam negeri yaitu dengan cara penyederhanaan dan kemudahan perizinan.

“Kondisi itu, diperparah oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah, apalagi minimnya ketersediaan infratrusktur penunjang yang sangat dibutuhkan. Sangat diperlukan pembenahan,” ujar politisi partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Heri menyangkan Batam tidak mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan. Menurutnya, ada aspek politis lain yang mempengaruhi. Batam yang pada awalnya dikelola oleh otorita sendiri, namun dengan otorita ini juga bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, sehingga dalam dalam hal ini terkesan ada unsur saling berkuasa atau saling ingin tampil.

“Saya berpikir dengan lokasi yang strategis ini, Batam seharunya bisa maju dengan cepat. Dengan catatan adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat. Memang ada aturan main mengenai masalah adanya otonomi daerah, tetapi mungkin saja Batam bisa dibuat menjadi kawasan yang memiliki kekhususan sendiri. Jika pemerintah menginginkan Batam untuk ditumbuhkembangkan menjadi kawasan indsustri,” pungkasnya.

Selain itu, masih kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV itu, saat membicarakan mengenai perkembangan inflasi Batam, ada satu catatan yang ia temui. Beberapa komoditas seperti kacang panjang, perhiasan dan biaya sekolah dasar, justru mengalami kenaikan pada inflasinya. Kenaikan inflasi khususnya biaya sekolah dasar terkesan aneh, dimana saat ini Pemerintah sedang menggalakkan Program Indonesia Pintar.

“Dimana untuk sekolah dasar seharusnya tidak perlu dikenakan biaya, tetapi dalam paparan Bank Indonesia hal ini turut mempengaruhi inflasi. Bahkan lumayan besar, yaitu nol koma sekian persen kurang lebih. Dalam hal ini diperlukan pembicaraan yang lebih jelas lagi,” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu seraya menambahkan bahwa letak geografis Batam berada pada wilayah yang tepat.

Dilihat dari catatan historisnya, lokasi Batam yang sangat strategis berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. "Idealnya Batam menjadi sebuah kawasan untuk pengembangan industri yang berdaya saing di Asia Tenggara. Dimana Batam merupakan jalur logistik internasional menjadikan nilai tambah bagi Kota Batam, Kepri, kepada industri yang memproduksi komoditas ekspor,” pungkas Heri. (dip/sf)