Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPRI meninjau BLK Kupang, NTT. Foto : Azka/mr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terkendala penyiapan tenaga tenaga kerja yang terampil. Ia mendorong Gubernur NTT untuk menghadirkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dalam hal ini BLK internasional dimana nantinya Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan tanahnya dan anggarannya dari Pemerintah Pusat.

Harapannya, nantinya BLK ini bisa membantu banyak masyarakat NTT. “Sebaiknya ada BLK internasional dalam skema UPTD yang bisa dihadirkan, karena banyak masyarakat NTT yang bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran internasional yang butuh disiapkan baik dari aspek bahasa keterampilan dan sebagainya,” ujar Melki usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPRI meninjau BLK Kupang, NTT, Kamis (19/12/2019).

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa dari 81 paket keterampilan yang tersedia di BLK NTT, tentu harus ada beberapa program yang harus dievaluasi, karena ada beberapa program yang kurang diminati atau kurang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja. Dan juga harus ada peningkatan kapasitas terhadap program-program yang banyak diminati. “Nah ini yang perlu dievaluasi, agar nantinya bisa terserap dengan baik," ucapnya.

Untuk saat ini, untuk anggaran BLK sendiri merupakan dari Pemerintah Pusat melalui APBN maupun dari Pemerintah Daerah. Sehingga menurut Melki, perlu ada perhatian lebih dari Pemerintah pusat, agar NTT bisa menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten lagi melalui BLK. Melki juga menilai harus ada optimalisasi dari BLK yang sudah ada. Ia berharap kehadiran UPTD BLK internasional betul-betul bisa menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja baik di level internasional maupun nasional.

“Dan jika nantinya membutuhkan instruktur yang berpengalaman, alat-alat praktek yang memenuhi standar dan juga fisik tempatnya makan akan di perjuangkan. Jika nantinya akan membutuhkan instruktur yang berpengalaman, alat- alat praktek yang memadai dan juga fisik tempatnya, maka kami di DPR siap untuk memperjuangkannya. Agar betul-betul siap bekerja,” komitmen legislator dapil NTT II ini. (azk/sf)