Komisi VI Dorong Pemajuan Koperasi dan UMKM Sumbar

23-12-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bertemu dengan Gubernur Sumbar beserta jajaran dan mitra di Kantor Gubernur Sumbar di Padang, Sumbar, Rabu (18/12/2019). Foto : Guntur/Man.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menekankan pemerintah untuk segera melakukan subsidi pupuk kepada masyarakat tani di Sumatera Barat. Menurutnya subsidi tersebut nantinya selain meringankan beban petani di daerah, juga dapat menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa yang termasuk kebutuhan dasar masyarakat.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika memimpin tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bertemu dengan Gubernur Sumbar beserta jajaran dan mitra di Kantor Gubernur Sumbar di Padang, Sumbar, Rabu (18/12/2019). Ia pun mengingatkan bahwa kebijakan subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan insentif bagi masyarakat.

 

“Luar biasa Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama mitra berkomitmen konkret menyelesaikan masalah-masalah lama, salah satunya tentang Hutang Hapus Tagih Kredit Usaha Tani (KUT) yang telah dihapus dari tahun 2007, ini mesti kita apresiasi karena di Sumbar ini banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang masih butuh dorongan KUR,” ujar Aria.

 

Politisi Dapil Jawa Tengah V ini pun berharap melalui kedatangan Tim Kunker Komisi VI DPR RI ke wilayah-wilayah di daerah, dalam hal ini termasuk Sumbar dan beberapa daerah lainnya, betul-betul bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Karena selama ini menurutnya Pemda mungkin kesulitan bertemu dengan para mitra dan jajaran direksi.

 

“Pertemuan semacam ini menjadi hal yang positif supaya antara korporasi, pelaksanaan kebijakan, wakil-wakil daerah bisa langsung menangkap keluhan-keluhan di masyarakat dan secara bersama-sama mencari solusi. Memang ada beberapa permasalahan yang tetap harus diputuskan di tingkat pusat, ini kita akan bawa nanti dalam rapat kerja,” tegasnya. (gd/er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...