Pembangunan Infrastruktur dan Budaya Seharusnya Seimbang

08-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengingatkan kepada Pemerintah agar terus menjaga kebudayaan dengan komitmen yang tinggi. Padahal semestinya masifnya pembangunan infrastruktur sebaiknya juga diimbangi dengan pembangunan kebudayaan pula. Menurutnya, kebudayaan merupakan bagian dari alat pertahanan dan pemersatu bangsa.

 

“Selama ini Pemerintah fokus kepada infrastruktur, fokus kepada pembangunan ibu kota negara. Namun keberpihakan yang banyak berhubungan dengan pembangunan pilar dan esensi kebudayaan belum maksimal,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (8/1/2020).

 

Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti rendahnya komitmen pemerintah dalam kebudayaan. Ia bahkan menyebutkan ajaran Tri Sakti Bung Karno yakni berkepribadian dalam kebudayaan harus menjadi landasan pemerintah dalam berbagai kebijakan kebudayaannya.

 

“Berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah tentu ini menjadi catatan bagi bangsa ke depan untuk mengawal, bukan hanya retorika,” tutur Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

 

Politisi yang bertugas di Komisi X DPR RI pada Periode 2014-2019 ini juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannnya (dapil), Bali untuk tidak mengabaikan unsur kebudayaan pula. Ia mendorong agar pariwisata Bali juga berfokus pada kearifan lokal budaya harus terus digelorakan.

 

Putu meyakini bahwa kebudayaan adalah alat pemersatu bangsa yang harus dijaga kelesatariannya, tak hanya itu budaya juga menentukan sikap, karakter dan perilaku para SDM-nya. Sehingga sebuah negara akan menjadi besar jika, tak hanya infrastuktur, kebudayaan juga harus menjadi prioritas pembangunan.

 

“Esensinya adalah kecintaan terhadap kebudayaan untuk diteruskan pada generasi muda. Harus ada komitmen pada pembangunan kebudayaan,” tutup Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Masa Bakti 2014-2019 ini. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...