Legislator Desak Pembentukan Pansus Jiwasraya

13-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade (tengah) saat interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/01/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak agar DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Menurutnya, banyak harapan masyarakat agar DPR RI segera membentuk Pansus Jiwasraya guna membokar seluk-beluk yang terjadi dalam asuransi plat merah tersebut.

 

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pimpinan dan Anggota Dewan DPR RI segera duduk bersama untuk membentuk Pansus Jiwasraya ini. Sebab menurutnya, kasus skandal Jiwasraya ini jauh lebih besar dari pada kasus Bank Century.

 

“Bahkan juga ada nasabah Jiwasraya datang mengadu ke Komisi VI. Maka besar harapan agar Pimpinan dan seluruh Pimpinan Fraksi bisa kumpul dan rapat untuk dengarkan harapan rakyat yang mengingkan pansus Jiwasraya ini terbentuk agar bisa dibongkar kasus ini,” ujar Andre saat interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/01/2020).

 

Melalui Pansus Jiwasraya, legislator dapil Sumatera Barat ini yakin dengan adanya investigasi mendalam maka pelakunya bisa segera ditangkap dan diproses secara hukum. Serta ke depan bisa memberikan evaluasi agar kasus serupa tidak terulang kembali.

 

“Kita harapkan pelakunya bisa kita tangkap, uang nasabahnya bisa kita kembalikan dan juga DPR bisa memberikan evaluasi agar ke depan jangan kebobolan seperti kasus ini, Jiwasraya, Asabri, dan kasus lainnya. Besar harapan harapan rakyat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR bisa mendengarkan jeritan suara rakyat untuk membentuk pasus Jiwasraya," imbuhnya.

 

Usai menerima interupsi tersebut, Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan menindaklanjuti usulan tersebut. Dalam waktu dekat ia memastikan bahwa hal tersebut akan dibahas antara Pimpiman DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...