Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi mengatakan, tujuan melakukan peninjauan spesifik  Ujian Nasional (UN) yaitu ingin mengetahui problem yang ada di daerah khususnya mengenai sosialisasi penilaian UN.

“Kami benar-benar ingin mengetahui problema yang ada, mulai dari pengecheckan  sosialisasi UN terutama format baru UN karena penilaiannya itu berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini UN itu nilainya merupakan gabungan antara mata pelajaran dari hasil yang diujikan yang mulai kemarin itu, dengan ujian akhir sekolahnya bersama juga dengan raport selama berapa semester sebelumnya. Ini yang saya bilang perlu disosialisasikan,”paparnya saat Komisi Pendidikan mengadakan Kunjungan spesifik ke NTB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi, Rabu, (20/4).

Menurutnya, perlu ada sosialisasi mengenai integritas bersama dengan menyerukan masyarakat agar tidak tergoda dengan adanya dengan kebocoran-kebocoran UN. “Kami melihat sosialisasi memang dari sisi materi ujian memang masih dirasakan kurang, karena itu perlu peningkatan dari Pemda untuk menyerukan masyarakat tidak tergoda, agar tidak tergoda untuk kebocoran saya kira ini satu upaya yang sangat menarik baik dengan sosialisasi melalui siaran pers, melalui selebaran-selebaran, siaran televisi yang saya kira cukup luas disana,” tambahnya.

            Selanjutnya tentang organisasinya, paparnya, DPR melihat adanya upaya yang lebih serius untuk menata organisasi ini mulai dari jajaran di provinsi sampai dengan di kota/kabupaten termasuk juga dari unsur pengawasnya yang dari unsur universitas.

Kemudian dari sisi pendanaan, Heri menambahkan, dirinya juga telah mengecek kembali bahwa seluruh pendanaan soal UN memang mengandalkan dari APBN tanpa ada pungutan.  “Kita telah memantau di enam sekolah, itu memang tidak ada keluhan tentang ada pungutan dana. Ini saya kira satu upaya yang baik yang harus kita jaga seterusnya,” tandasnya.

Rombongan Tim Kunker spesifik Komisi X DPR ke Provinsi NTB berjumlah 10 orang anggota dari lintas fraksi. Juhaini Alie, Rinto Subekti, Diaz Gwijangge, dan Gede Pasek Suardika dari Fraksi Partai Demokrat; Zulfadhi dan Popong Otje Djundjunan dari Fraksi Partai Golkar; Heri akhmadi dan Sri Rahayu dari Fraksi PDI Perjuangan; Dedi Wahidi dari Fraksi PKB; dan Rohmani dari Fraksi PKS.(iw)/foto:iw/parle.