Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhitio Rizaldi. Foto : Naifuroji/Man

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhitio Rizaldi menyampaikan bahwa Anggota Dewan telah bersepakat dengan Pemerintah terhadap klaim Republik Rakyat Tiongkok atas perairan Natuna. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara aparat seperti TNI Angkatan Laut (AL) dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta aparat lainnya akan segera dibentuk guna merespon dengan cepat permasalahan-permasalahan sengketa Laut Natuna.

Ucapan tersebut ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Bakamla dan jajaran terkait lainnya guna membahas isu Natuna dan upaya pengembangan kekuatan TNI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2020). Menurutnya klaim China harus terus dilawan dalam bentuk diplomasi aktif.

“Pemerintah sudah bersepakat bahwa klaim China itu harus dilawan terus dalam bentuk diplomasi aktif juga. Dan upaya koordinasi di antara aparat penegak hukum dan militer agar kejadian kemarin (coast guard China memasuki ZEE Indonesia di Natuna) itu bisa direspon dengan cepat efektif dan juga efisien. Jadi usulannya adalah kita meningkatkan kekuatan kita di Laut Natuna Utara baik itu dari TNI Angkatan Laut dan juga dari protokol,” jelas Bobby.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa nantinya bentuk kolaborasi itu bisa meliputi segala bidang, baik dalam penentuan kebijakan di laut maupun dalam implementasi patroli gabungan. Ia mengatakan bahwa bentuk kerja bersama ini sebelumnya memang sudah terbentuk, namun masih adanya perbedaan visi menyebabkan kurang efektifnya kinerja, sehingga ini yang akan benar-benar diperbaiki bersama oleh Pemerintah dan DPR RI.

“Iya jadi tadi disebutkan kita ada beberapa institusi dan lembaga yang mengawasi lautan dan masing masing ada daerah nya sendiri sendiri dan wewenangnya. Ini perlu dikoordinasikan sehingga lebih terintegrasi. Mungkin akan ada seperti join patrol, di saat yang sama dengan tupoksi yang berbeda beda, sehingga jika ada insiden seperti kemarin bisa direspon dengan lebih cepat,” saran legislator dapil Sumatera Selatan II itu.

Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar menawar lagi, untuk itu DPR RI dan pemerintah telah bersepakat melakukan investasi terhadap pertahanan Indonesia. Hal-hal tersebut nantinya akan meliputi perbaikan terhadap alutsista (alat utama sistem pertahanan) dan melakukan modernisasi terhadap alutsista yang sudah using.

“Sekali lagi masalah insiden ini, pelanggaran wilayah merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa. Komisi I memahami, Komisi I juga mendukung Pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya, supaya kita punya kemampuan untuk menegakkan kedaulatan kita,” tegas Prabowo. (er/sf)