Komisi I DPR mempertimbangkan pembentukan tim kecil guna mempelajari insiden bentrokan TNI dengan warga di wilayah latihan TNI, Kebumen, Jateng.

   “DPR RI akan melakukan pembahasan internal pembentukan tim kecil, guna mempelajari masalah secara mendalam sebagai bahan evaluasi ke depan,”Kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanudin saat Raker dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Gedung Nusantara I,  Selasa, (26/4).

TB Hasanudin mengatakan, Komisi I DPR mendorong pemerintah membahas secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kepala BPN, dan Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR khususnya Panja Aset TNI. “Ini bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan status tanah negara yang digunakan sebagai wilayah latihan oleh TNI dan juga tanah negara yang dikelola oleh TNI,”paparnya.

Dia menambahkan, jajaran TNI harus terus melakukan upaya kehumasan untuk menghadirkan pemberitaan dan pencitraan yang berimbang. “Menekankan penerapan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian permasalahan sengketa tanah tersebut,”katanya.

Sementara Helmi Fauzy (F-PDIP) mengatakan,Kasus kebumen bukan yang pertama dan terakhir, ini semuanya mencerminkan puncak gunung es terkait persoalan aset tanah antara TNI dengan masyarakat dan institusi lainnya.

“persoalan tanah yang banyak muncul karena tanah yang dikuasai TNI tidak bersertifikat dan tanah tersebut memiliki potensi konflik eksternal dengan masyarakat, selain itu tanah itu tidak digunakan dan dipakai bertahun-tahun oleh masyarakat sekitar,”katanya.

Roy Suryo (F-PD) Menambahkan, TNI masih menggunakan paradigma lama dalam soal pemanfaatan tanah dan pengunaan public relations.  “Kalau belum ada sertifikat belum sah maka statusnya bisa menjadi persoalan bahkan bisa muncul sertifikat ganda,”katanya.

Selain itu, fungsi Public Relation TNI harus ditingkatkan dengan menggunakan sosial media seperti Twitter. “Penggunaan sosial media sering dipakai oleh kelompok tertentu untuk memunculkan berita miring soal TNI ke luar negeri,”tandasnya, bahkan, seringkali masyarakat hanya membaca statement dari LSM sehingga beritanya tidak berimbang.

Dia menambahkan, Paradigma ini harus diubah oleh TNI, artinya humas harus bergerak dan memanfaatkan sosial media secara optimal,  sehingga tidak ada opini miring yang dapat terbentuk dari sosial media.

Sementara Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan, sampai TNI sudah melakukan prosedur yang tepat dalam mempertahankan aset negara yang harus dilindungi.  Selain itu, selaku Panglima TNI, dia menghimbau, masyarakat agar jangan menyerang ke dalam apalagi berkaitan dengan keamanan markas amunisi. “TNI telah melakukan segala bentuk pencegahan dan sesuai tahapan-tahapan yang ada,”terangnya.  (as/si)