BUMN Harus Gerakkan Ekonomi Nasional

23-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa saat mengikuti RDPU dengan pakar-pakar dari Universitas Tarumanegara dan Universitas Gadjah Mada, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (23/1/2020). Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa menegaskan perusahaan-perusahaan yang tergabung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi penggerak roda ekonomi nasional secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari segala sektor mulai dari masyarakat hingga Pemerintah agar perusahaan pelat merah tersebut kembali berjaya.

 

“Kita sepakat BUMN harus menjadi penggerak roda ekonomi bangsa. Tetapi seperti yang diketahui, banyak perusahaan tersebut yang sedang merugi,” analisis Hendrik saat mengikuti RDPU dengan pakar-pakar dari Universitas Tarumanegara dan Universitas Gadjah Mada dalam rangka meminta masukan mengenai isu-isu pertambangan nasional, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (23/1/2020).

 

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu menilai, perusahaaan swasta sudah sangat menguasai berbagai sektor usaha, khususnya sektor pertambangan. Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan BUMN yang seharusnya menjadi pemimpin dan pengarah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

 

“Swasta justru lebih tangguh dibandingkan BUMN. Ini kan lucu. Jadi ini semua tergantung Pemerintah, tetapi BUMN diberikan tugas tetap kalah juga. Bukannya menjadi gerbong terdepan untuk mengarahkan perusahaan luar itu, malah BUMN menjadi yang harus didorong,” kritik legislator dapil Maluku itu.

 

Seperti yang diketahui belakangan ini sudah banyak perusahaan BUMN yang mengalami kerugian yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya praktek korupsi yang sudah mengakar di dalam perusahaan pelat merah tersebut. Hal ini tentunya akan memberikan dampak terhadap neraca keuangannya semakin tidak stabil. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...