Beberapa isu seputar upaya penguatan lembaga perwakilan sebagai pilar demokrasi menjadi bahasan hangat dalam kuliah umum Ketua DPR RI di Gedung Olah Raga Universitas Negeri Manado (Unima), Tondano, Sulawesi Utara Rabu (27/4/2011). Sekitar 5000 mahasiswa tumpah ruah memenuhi lokasi acara di kampus yang berdiri sejak tahun 1955 ini.

“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena sejak berdiri tahun 1955 lalu inilah pertama kali Ketua DPR datang ke kampus kami,” kata Rektor Unima Prof Dr EA Tuerah dalam sambutan pengantarnya.

Ia juga mengabarkan tahun lalu anggaran APBN sebesar 25 miliar rupiah sudah menyentuh kampus yang dibangun tidak jauh dari Danau Tondano ini.  Dana tersebut sudah digunakan untuk membangun auditorium, asrama mahasiswa dan sarana pendukung lainnya.

Ketua DPR RI Marzuki Ali dalam kuliah umumnya menyampaikan keberadaan lembaga perwakilan rakyat seperti saat ini merupakan buah dari perjuangan mahasiswa pada tahun 1998 – 1999. Wakil rakyat yang pada era orde baru hanya sebagai stempel pemerintah berubah menjadi DPR yang powerful dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya.

“Tapi sayang ketika DPR berubah pasca reformasi tidak didukung penguatan struktur. DPR masih bekerja dengan gaya orde baru, tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang baik. Apakah kondisi ini harus kita biarkan?,” tanya Marzuki mengawali kuliah.

Ia mengutip survey salah satu media nasional yang menemukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara yang dipimpinnya hanya mencapai angka 24 persen. Baginya angka tersebut memprihatinkan karena kepercayaan publik adalah salah satu indikator keberhasilan DPR.

Pembenahan dilakukan dengan meminta masukan dari tenaga ahli dan pakar manajemen dari beberapa perguruan tinggi terbaik. “Kami punya mimpi 2014 nanti DPR menjadi lembaga yang kredible. Kami jabarkan dalam bentuk misi, strategi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis. Inilah untuk pertama kalinya DPR memiliki Renstra yang akan jadi panduan kinerja terukur setiap tahun,” jelas doktor di bidang marketing politik ini.

Hal lain yang dilakukan adalah melakukan reformasi Kesetjenan yang merupakan supporting sistem bagi 560 orang anggota DPR RI. Setelah mendegar pendapat dari banyak pihak diputuskan untuk membentuk badan baru yang akan melengkapi tugas Kesetjenan diantaranya Badan Fungsional Keahlian, Budget Office, serta Pengawas Internal.

Untuk meningkatkan kinerja anggota dan memperhatikan beban tugas yang ada diputuskan untuk menambah jumlah tenaga ahli menjadi 5 orang untuk setiap anggota DPR. “Jumlah itu termasuk moderat karena setiap komisi rata-rata memiliki 12 mitra kerja dari kementerian dan lembaga negara. Para tenaga ahli diharapkan dapat menyiapkan bahan rapat dan summary yang akan membantu anggota dalam memahami permasalahan mitra kerja, yang pasti tidak mungkin dilakukannya sendiri,” imbuhnya.

Sebagai perbandingan Marzuki Ali menggambarkan parlemen negara maju seperti anggota kongres atau DPR-nya Amerika yang memiliki 5-10 tenaga ahli, bahkan Senat lebih banyak lagi mencapai 20 tenaga ahli. Anggota Senat Hillary Clinton bahkan menambah stafnya sebanyak 15 orang di daerah pemilihan akan tetapi dengan biaya pribadi.

Pembangunan Gedung Baru DPR dipertanyakan

Dalam sesi tanya jawab Ketua BEM Unima, Bernali Yacob serta Ketua BEM FBS, Jolly mengkritisi rencana DPR membangun gedung baru. “Kami meminta penjelasan soal urgensi pembangunan tersebut, mengingat kondisi anak bangsa saat ini masih terjerat kemisikinan,” kata Jolly yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta kuliah umum.

 “Kalau sekarang ditanyakan pada saya apakah DPR memerlukan gedung baru, maka jawabannya adalah tidak. Tapi kalau berbicara upaya memperkuat kinerja maka kita memerlukan ruangan untuk anggota dan tenaga ahli mereka,” Ketua DPR, Marzuki Ali menjawab.

Menurutnya, gedung Nusantara I yang dibangun pada era orde baru dengan kapasitas 800 orang sudah tidak memadai lagi. Saat ini gedung sudah ditempati hampir 4.000 orang setiap hari, jelas melebihi kapasitas dan tidak memenuhi standar keamanan.

Pada bagian lain ia mengingatkan amanat reformasi yang telah diperjuangkan mahasiswa adalah  memperbaiki sistem demokrasi, menata ulang balancing of power kekuasaan legislatif dan eksekutif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberdayakan institusi DPR RI yang anggotanya merupakan presentasi rakyat yang dipilih langsung dalam pemilu.

Ia mengaku sedih ketika upaya itu dipahami salah beberapa pihak termasuk LSM. Ditengah upaya membangun sistem demokrasi yang lebih baik tersebut ada suara-suara meminta kembali pada sistem lama dengan nilai-nilai orde baru. Baginya ini sebuah ironi pasca reformasi yang telah mengorbankan banyak hal. Politisi Partai Demokrat ini berjanji bersama Pimpinan DPR yang lain akan terus menjelaskan pada publik, untuk membangun pemahaman lebih baik termasuk mahasiswa.

“Pemimpin di negara yang demokratis harus berani tidak populer untuk sebuah perjuangan, tidak hanya sekedar mengejar pencitraan. Saya berani diberhentikan apabila yang kita lakukan ini tidak memberikan manfaat bagi bangsa. Kalau sampai 2014 tidak terjadi perubahan, saya berjanji tidak akan menjadi apa-apa lagi, lebih baik kembali ke kampung dan mengajar,” demikian Marzuki. (iky)