Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (tengah) usai pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan mitra kerja terkait di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (23/1/2020). Foto : Hendra/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti implementasi program pemberdayaan desa migran produktif di Nusa Tenggara Barat. Adapun dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang ia pimpin ke NTB, ia menemukan data bahwa terjadi penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTB. Padahal seharusnya jumlah PMI ini meningkat dari segi kualitas dan kuantitasnya, seiring berjalannya program desa migran produktif.

“Kita datang ke sini (NTB) untuk melihat sejauh mana program desa migran produktif di NTB. Kami dapat melihat bahwa program ini paling tidak dari data yang kami temukan. Ada paparan ketika desa tersebut mendapatkan program ini, ternyata di saat yang sama ada penurunan angka WNI yang bekerja di luar negeri," ujar Melki, sapaan akrabnya, usai pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan mitra kerja terkait di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (23/1/2020).

Adapun temuan ini akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI dan akan ditelusuri lebih jauh mengenai kebenaran temuan tersebut atau ada catatan lain. Meski demikian, ia meyakini program yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini punya manfaat yang cukup banyak. “Tapi memang sebetulnya program ini sangat penting sekali bahwa orang yang ingin keluar negeri perlu ditananamkan nilai-nilai produktivitas. Ketika seorang WNI sudah pulang ke Indonesia, ia bisa membangun dan mengembangkan desanya sendiri," terang Melki.

Untuk agenda ke depan, politisi Partai Golkar ini akan tetap mendukung program Kemenaker ini dengan baik. Melki memastikan akan mendorong Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenaker,  BPJS Ketenagakerjaan, hingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan program ini dengan serius soal ini, agar program ini bisa membantu meningkatkan kualitas PMI yang akan berangkat ke luar negeri.

"Program ini belum lama dijalankan oleh Kemenaker, tetapi kami akan terus mendukung program ini untuk diperbesar. Kami akan memberi perhatian baik dari segi anggaran maupun dukungan politik demi asas manfaat bagi PMI," tukas Melki. Turut hadir dalam pertemuan ini, Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Asisten II Gubernur NTB, Kadis Sosial, Kadis Tenaga Kerja serta unsur pendamping dari program migran produktif. (hs/sf)