Anggota Komisi III Nudirman Munir menilai pemberitaan seputar rencana pembangunan gedung baru DPR tidak berimbang. Media menurutnya tidak memberikan ruang yang cukup terhadap kendala yang dihadapi anggota DPR saat berada di ruang kerja  Gedung Nusantara I yang dinilainya sudah tidak mendukung kinerja karena selalu diwarnai 7 antri.

                “Masalah gedung hari ini sudah begitu rupa, di ruangan saya kita sudah terbiasa 7 antri, antri duduk, antri ke WC, antri ke lift, antri makan karena kurang meja, antri kerja, antri menerima tamu, antri mengarsip, yang belum kita lakukan sekarang ini adalah antri ke rumah sakit apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut,” kata Nudirman dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR, Senin (9/5/11).

                Ruangan yang ditempati saat ini berkisar 6 x 5 meter atau tepatnya 32 meter persegi. Itu pun harus berbagi dengan 1 orang sekretaris dan 1 orang tenaga ahli. Ia menggambarkan sebagai anggota DPR tidak jarang ia menerima tamu yang datang dalam satu rombongan, bisa mahasiswa atau utusan masyarakat dari daerah pemilihan. “Beberapa tamu tertentu terkadang sulit untuk dilarang merokok, sehingga ruangan sempit yang dipenuhi arsip dan berkas itupun semakin tidak sehat,” tandas Nudirman.

                Mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini menambahkan, ia bersama stafnya termasuk telaten dalam mengelola arsip setiap persidangan dengan mitra kerja. Semua disimpan bersama berkas pendukung lain karena ia meyakini pada saat tertentu bisa saja diperlukan.

                “Kalau ada yang mengatakan ruangan kerja ini tidak sempit, saya ingin lihat, ingin datang, apa yang diarsip. Bisa jadi surat dan berkas begitu datang langsung masuk tempat sampah, tidak diarsip. Saya yakin kalau itu diarsip pasti ruangan kita sudah penuh,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini seraya mengundang para wartawan untuk melihat sendiri ke ruangannya.

                Baginya rencana pembangunan ruangan baru atau gedung baru untuk anggota DPR, tenaga ahli dan staf pendukung lain sangat diperlukan untuk mendukung kinerja yang lebih profesional. Ia juga meminta segenap pihak menjaga kepercayaan publik dengan membuka seluruh proses pembangunan secara transparan. “DPR perlu mengundang KPK dan BPK untuk mengawasi jalannya pelaksanaan proyek. Apabila seluruh tahapan sudah dilakukan dengan benar, maka pembangunan jangan ditunda-tunda lagi,” demikian Nudirman.

                Anggota komisi VII dari FPAN Totok Daryanto menilai paparan Nudirman Munir terhadap kondisi Gedung Nusantara I dapat diterima karena faktanya ia juga menghadapi situasi yang sama. “Kalau saja penjelasan dari saudara kita Nudirman Munir yang tadi disampaikan dengan jelas dan sistematis, kalo itu yang di-blow up dan dipahami oleh rakyat, saya kira pandangan terhadap DPR akan berbeda,” imbuhnya.

                Wakil rakyat dari dapil DIY ini menambahkan selama ini FPAN cendrung menolak rencana pembangunan gedung baru karena memperhatikan aspirasi rakyat memang menyuarakan itu. Ia mengusulkan perlunya dibangun ruang dialog yang lebih efektif dengan publik, agar pemahaman terhadap tantangan kerja yang dihadapi anggota DPR kedepan dapat dipahami sama seperti yang dirasakan wakilnya di parlemen.

                Ketua DPR RI Marzuki Ali yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menyambut baik penjelasan yang disampaikan. “Saudara kita Nudirman Munir telah menyampaikan apa adanya dan ini  patut mendapat apresiasi. Jadi harus jujur menyampaikan kondisi ruangan teman-teman, jangan liat ruangan Ketua DPR yang bisa menampung 100 orang. Saya juga memikirkan ruangan teman-teman yang sudah sangat sempit, supaya bisa fokus bekerja dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” ujarnya. (iky)