Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir usai RDPU dengan BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Foto : Geraldi/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya klinik ilegal yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Kendati sudah dilakukan penggerebekan, seperti misalnya terhadap klinik Stem Cell di Kemang, Jakarta Selatan baru-baru ini, Komisi IX DPR RI meminta agar jajaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan mereka.

“Penggerebekan yang dilakukan oleh aparat di Kemang beberapa waktu yang lalu dan di beberapa tempat yang lain ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu nyata adanya. Karena itu kita ingin agar BPOM meningkatkan fungsi pengawasannya, termasuk koordinasi terhadap aparat keamanan dan kepolisian yang melakukan operasi di daerah,” ungkapnya saat RDPU dengan BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Lebih lanjut Anas menyampaikan bahwa manajemen koordinasinya harus diperbaiki. Jangan sampai pengawasannya baik, tetapi penindakannya lemah. Ia berpendapat, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM akan percuma saja jika penindakannya kurang. Anas juga mengusulkan untuk turut mengawasi aparat yang menindak pelaku kejahatan tersebut.

“Bisa jadi aparat penindaknya ini yang justru bermain-main dengan pelaku kejahatan di lapangan. Karenanya saya usulkan kepada BPOM agar aparat penindakan pun juga tidak lepas dari pengawasan BPOM,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Anas juga mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh BPOM. “Saya kira apa yang dilakukan dan diupayakan oleh BPOM perlu diapresiasi, karena memang kita harus menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi yang dilakukan oleh para penjahat itu. Kita lakukan upaya apa saja, termasuk apa yang juga disampaikan oleh BPOM,” ungkap Anas.

Ia melihat dengan maraknya kejahatan berupa klinik ilegal yang berbasis kesehatan ataupun kecantikan ini menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan yang harus diperbaiki oleh BPOM. Baik itu dari segi sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan, manajemen pengawasan ataupun perlu ditingkatkannya fungsi penindakannya.

“Saya kira sudah bagus tinggal bagaimana kita semua, BPOM dan seluruh pemangku kepentingan ini benar-benar konsisten untuk melakukan itu dan tidak ada lagi kompromi-kompromi antara penindak dan yang ditindak,” pesan legislator dapil Jawa Timur III ini. (rnm,sal/sf)