Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto : Arief/mr

Komisi XI DPR RI membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan Outlook Perekonomian tahun 2020. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan, pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 28 Januari 2020 lalu, Menteri Keuangan telah menyampaikan paparan terkait APBN 2019.

“Agenda rapat pada hari ini adalah rapat lanjutan realisasi APBN tahun 2019 dan Outlook tahun 2020,” kata Dito saat membuka Raker lanjutan bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Turut hadir di antara peserta rapat, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

Dalam Raker Komisi XI DPR RI bersama Menkeu pada 28 Januari 2020 lalu, Menkeu memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.957,2 triliun dan realisasi belanja pada tahun 2019 yaitu Rp 2.310,2 triliun. Untuk realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mengalami peningkatan sebesar 7,1 persen jika dibandingkan dari tahun 2018, yaitu Rp 811,3 triliun. Namun, pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran yang meleset dari target, yaitu seharusnya 1,84 menjadi 2,2 persen.

Menkeu menjelaskan mengenai rezim keuangan negara, bahwa Kemenkeu sebagai bendahara negara bertugas menjalankan fungsi sebagai pemegang kewenangan keuangan negara dari Presiden RI. Namun, dari sisi lembaga dan kementerian, daerah juga memiliki fungsi sebagai pengguna keuangan negara. “Jadi dalam hal ini, Kementerian Keuangan memiliki banyak fungsi, salah satunya mengelola pembiayaan,” papar Sri Mulyani.

Dari hasil Raker Komisi XI DPR RI bersama Menkeu tersebut, Kemenkeu berkomitmen untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2020. Hal tersebut sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk tetap dapat menjaga target pembangunan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan target. Selain itu, Menkeu juga memastikan bahwa pelaksanaan APBN tetap kredibel.

“Kami selalu mencoba untuk terus membuat APBN kredibel. Di dalam konteks apakah perlu perubahan atau tidak. Walaupun terjadi deviasi, tetapi kami masih bisa menjelaskan, misalnya karena penurunan pajak di sektor tertentu, dan penjelasan kami masih bisa diterima. Kami tetap berkomitmen menjaga kredibilitas APBN,” simpul Menkeu. (ica/sf)