Diversifikasi Perdagangan Harus Diperkuat

30-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyerukan, Kementerian Perdagangan harus memperkuat strategi diversifikasi perdagangan dalam rangka melakukan perjanjian kerja sama dengan negara asing. Menurutnya diversifikasi ini bisa divariasikan dalam model ekspor-impor dan menjadi salah satu cara bertahan terbaik di tengah ketidak pastian perdagangan global.

 

Hal tersebut ia sampaikan kepada Menteri Perdagangan beserta jajaran dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI membahas Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia Dan Negara-Negara EFTA di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Wanita yang kerap disapa Erma ini berharap Kemendag memiliki terobosan yang cerdas dalam menghadapi ini.

 

“Kita berharap itu, karena kita juga membutuhkan bagaimana kita berharap dari Kementerian Perdagangan juga ada semacam terobosan-terobosan. Di mana yang lalu kita lebih banyak kesempatan impor terlalu tinggi dan saya pikir kalau dengan konsep EFTA atau maupun yang lainnya itu juga menjadi bagian dari membuka pasar yang lebih luas,” ujarnya.

 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini memahami bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, ia mendorong penuh upaya tersebut dengan catatan keran ekspor Indonesia juga dibuka seluas-luasnya untuk memberikan pasar kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

 

“UMKM adalah bagian yang tentunya menjadi misi kita ingin perekonomian di Indonesia bisa merata kepada seluruh masyarakat. Tapi hari ini memang UMKM ternyata juga belum bisa menjadi bagian dari terobosan yang betul-betul serius dan ini kita berharap dari Kementerian perdagangan untuk bisa masuk ke situ (concern) dengan konsep adanya perjanjian-perjanjian perdagangan ini,” imbuhnya.

 

Sebab ia menyadari betul bahwa UMKM memiliki potensi yang sifatnya bisa mengangkat ekonomi Indonesia ke internasional. “Tak usah satu daerah harus sekian banyak karena punya potensi. Ketika satu daerah bisa angkat satu potensi saja dan dalam konsep ini bisa kita angkat, saya pikir ini akan menjadi bagian income yang luar biasa bagi Indonesia,” tukas Politisi dapil Jateng VIII tersebut. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...