Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon. Foto : Runi/mr

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon mengapresiasi dan mendukung penuh sikap Pemerintah dan TNI yang akan mengirimkan pasukan kemanusiaan ke Australia. Menurutnya, ini sebagai salah satu wujud kepedulian Indonesia kepada negara tetangga. Namun ia meminta, dalam pengiriman pasukan TNI dalam rangka membantu pemadaman kebakaran hutan di Australia itu sepenuhnya didanai oleh TNI, bukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Mudah-mudahan bukan karena biaya, Panglima TNI membatasi jumlah personel dan scope kerja yang akan diberikan dalam misi kemanusiaan di Australia tersebut. Terus terang agak miris juga, TNI tidak satu kesatuan dengan BNPB, namun pengiriman pasukan TNI ke Australia menggunakan anggaran BNPB. Saya kira sebelum dieksekusi oleh Pemerintah, saya minta agar sepenuhnya misi tersebut didanai dari anggaran TNI,” kata Effendi saat Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Pasalnya, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, hal ini akan menjadi preseden buruk. Dari sisi government hal tersebut kurang tepat. Anggaran Rp 10 miliar itu dikeluarkan BNPB. Padahal TNI seharusnya punya otoritas yang jauh lebih besar dari itu, yakni menggerakkan operasi militer selain perang sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia meminta Kemenhan mengkaji penggunaan anggaran BNPB itu, karena dinilai kurang elok TNI menggunakan anggaran dari BNPB untuk membantu negara lain.

Dengan kata lain jangan ada anggaran seperti itu lagi. Menurut Effendi, pengiriman pasukan kemanusiaan ke Australia itu sejatinya sekaligus sebagai exercise atau latihan. Karena sebagaimana diketahui bersama, hampir setiap tahun Indonesia juga mengalami hal yang sama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sehingga, kesempatan tersebut sangat baik untuk belajar water bomber dari Amerika atau negara-negara lain di sana.

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa Anggota Komisi I DPR RI lainnya. Hingga kemudian dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid itu disepakati bahwa Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk pemenuhan realisasi anggaran kontijensi TNI dalam misi kemanusiaan tersebut. (ayu/sf)