Bentrokan yang telah terjadi antara sekelompok masyarakat petani di Kebumen Selatan, Jawa Tengah dan TNI baru-baru ini, menjadi perhatian berbagai pihak diantaranya adalah DPR RI, khususnya Komisi I. Dalam pidatonya saat memimpin rapat paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV  tahun sidang 2010-2011,  Ketua DPR RI Marzuki Alie pada Senin (9/5) menyatakan, Komisi I memahami penjelasan yang disampaikan secara terbuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan status tanah latihan TNI yang berdampak pada terjadinya insiden bentrokan.

Komisi I, lanjutnya akan melakukan pembahasan pada masa sidang tersebut, untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan status tanah negara yang digunakan sebagai wilayah latihan TNI dan tanah negara yang dikelola TNI.  “Dalam kasus ini, perlu ditekankan penerapan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian masalah sengketa tanah. TNI harus meningkatkan upaya kehumasannya untuk menghadirkan pemberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada,“ terangnya.

Politisi Demokrat ini  juga menyatakan Dewan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian RI menumpas gembong teroris yang sempat membuat masyarakat Indonesia resah dan khawatir. Kendati demikian, rasa aman yang dirasakan masyarakat, tidak berlangsung lama. Beberapa pekan yang lalu, kembali masyarakat Indonesia dibuat cemas dengan ulah para teroris, dimulai dari teror bom buku, aksi bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro Cirebon, dan terakhir rencana pengeboman di Gereja Christ Cathedral, Gading Serpong, Tangerang .

Marzuki juga menambahkan masyarakat sekarang ini, juga semakin dikhawatirkan dengan gencarnya upaya kelompok yang menamakan dirinya Negara Islam Indonesia (NII), yang pada prakteknya ingin mengganti NKRI menjadi Negara Islam. “Kita tentunya sangat prihatin, bahwa Agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin, dijadikan alat untuk melakukan separatisme, terutama dengan mempengaruhi atau mengindoktrinasi generasi muda kita dengan paham Islam yang diselewengkan demi tujuan pribadi atau golongan NII itu sendiri,” katanya.

Indoktrinasi dilakukan NII dinilai dengan cara-cara merusak moral dan mental generasi muda bangsa. Terhadap hal tersebut, Marzuki menegaskan, seluruh Bangsa Indonesia harus yakin bahwa Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara yang sudah final, merupakan hasil kesepakatan para founding fathers beserta seluruh perwakilan rakyat Indonesia ketika negeri ini didirikan. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia harus mempertahankannya.

Marzuki pun mengatakan, beberapa anggota Dewan berpendapat, keberadaan NII merupakan organisasi sesat. Selain bertentangan dengan Pancasila, juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai/kaidah Islam. “Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran agar kelompok ini tidak berkembang liar menjadi bahaya laten bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan membubarkan dan membasmi kelompok NII tersebut,” tegasnya.

“Kami khawatir NII telah masuk hampir di semua lini, seperti kampus, birokrasi dan menyusup ke partai-partai politik. Karena itu, gerakan NII harus segera ditindak tegas,“ imbuh Marzuki.

Selain itu, Marzuki juga menegaskan, pemberantasan terorisme dan kelompok NII harus dilakukan oleh TNI, Kepolisian, aparat intelijen secara komprehensif dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, dan potensi yang dapat mengancam keutuhan NKRI dapat dikikis.

Ia juga menghimbau agar orang tua, pendidik, tokoh masyarakat dan pemuka agama, untuk senantiasa memberikan pemahaman yang tepat dan baik tentang Islam dan dalam hubungannya dengan Pancasila dalam kerangka NKRI. Sehingga anak-anak, generasi muda tidak akan mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin sesat yang dapat mengancam keutuhan NKRI.  (lss)