Anggota Komisi IX DPR RI, Wenny Haryanto. Foto : Kresno/mr

Anggota Komisi IX DPR RI, Wenny Haryanto mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan sebaiknya melakukan suatu terobosan untuk menyelesaikan defisit dan membayar hutang-hutangnya kepada pihak rumah sakit (RS). Menurutnya cukai rokok yang begitu besar bisa menjadi salah satu cara untuk membantu pelunasan hutang BPJS Kesehatan.

“Saya berharap BPJS Kesehatan bisa mencarikan jalan keluar untuk membayar tunggakan yang belum terbayar. Alangkah baiknya dicarikan terobosan misalnya melalui cukai rokok, yang kita tahu pada tahun 2018 mencapai Rp 153 triliun. Alangkah baiknya untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian disisihkan ke BPJS Kesehatan,” ujar Wenny di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (30/1/2020).

Menurut Wenny hutang-hutang ini bisa berpengaruh terhadap pelayanan RS terhadap pasien BPJS Kesehatan dan bukan hanya kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, tetapi bisa berimbas kepada pasien kelas I dan II yang notabene mereka merupakan pensubsidi silang kepada pasien kelas III.

“Saya banyak mendengar keluhan pasien kelas I dan II pelayanannya kurang maksimal oleh BPJS Kesehatan. Pasien kelas III juga harus maksimal pelayanannya karena termasuk kewajiban mereka (BPJS Kesehatan), namun kelas I dan II jangan dilupakan. Karena mereka merupakan pensubsidi silang untuk kelas III. Jangan sampai karena hutang BPJS Kesehatan, mereka terkena imbasnya,” ujar Wenny.

Untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Wenny bersama Komisi IX DPR RI mengatakan tidak setuju dengan hal itu. Menurutnya, hal tersebut bisa membebankan APBD seperti yang pernah diungkapkan oleh Asosiasi Kepala Daerah ke Komisi IX DPR RI.

“Apabila iuran kelas III naik, maka PBI akan bertambah dan itu akan membebani APBD. Tunggakan sebelumnya saja belum dibayar, apalagi iuran dinaikkan. Hal itu juga pernah disampaikan oleh Asosiasi Kepala Daerah se Indonesia di DPR RI dan mereka sangat keberatan dengan hal itu,” ungkap Wenny. (eno/es)