Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Zairullah Azhar. Foto : Devi/mr

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Zairullah Azhar  mengatakan bahwa Komisi VII akan terus berupaya konsen terhadap solusi pemecahan masalah (problem solving solution) bila ada persoalan yang menyangkut bidang pertambangan dan energi di Indonesia.

"Seperti kita ketahui indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia yang memproduksi timah.  Oleh karenanya, Komisi VII akan berupaya untuk konsen pada problem solving solution bila ada persoalan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan komoditi timah. Dari sisi teknis pelaksanaan, PT Timah ini sudah cukup maksimal. Walaupun memang harus ada support dari berbagai pihak," tutur Zairullah disela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung, Jumat (31/1/2020).

Legislator Fraksi PKB itu juga menyampaikan, ada sekitar 5000 unit pelaksana kegiatan timah yang bergerak di Bangka Belitung. Oleh karenanya ia berharap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah diterbitkan oleh Kementerian ESDM bisa tetap terjaga dengan baik implementasi. "Terhadap penambangan liar yang masih terjadi harus dilakukan pembinaan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara," tegasnya.

Saat ini, sambung Zairullah, perlu dilakukan optimalisasi berbagai pembenahan yang sifatnya manajerial, termasuk masalah koordinasi dan konteks keamanan. Selain itu juga harus ada upaya untuk mencari solusi teknis, terutama karena keberadaan timah itu sendiri ada yang terdapat di wilayah darat dan juga di laut yang jumlah besarannya sama-sama luas.

"Dari apa yang disampaikan oleh Direktur PT Timah dalam pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII, yang kita catat adalah sebelum mereka merambah ke luar, mereka harus lebih maksimal lagi melakukan penataan ke dalam. Karena sebelumnya dipaparkan bahwa PT Timah akan melakukan kegiatan pertambangan di negara nigeria dan juga negara-negara luar lainnya," ungkapnya.

Zairullah menyatakan, keterlibatan seluruh pihak yang terkait, termasuk dalam hal pengamanan, harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan juga penambangan liar yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

"Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak PT Timah memang masih terjadi penambangan-panambangan liar. Oleh karenanya terrhadap hal ini harus ada pembenahan," pungkasnya. (dep/es)