Pada masa sidang IV tahun 2008-2009, DPR akan segera melakukan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2010. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senin, (13/4) Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2010, papar Agung, Dewan menaruh perhatian serius terhadap beberapa pokok permasalahan ekonomi, antara lain, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia tahun 2009, permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) termasuk PHK Tenaga Kerja Indonesia di beberapa negara antara lain Malaysia, penjadwalan utang luar negeri. Agung menambahkan, RAPBN tahun 2010 juga akan membahas percepatan pelaksanaan kebijakan stimulus fiskal yang telah dialokasikan pada tahun anggaran 2009, kebijakan otoritas moneter dengan penurunan BI Rate menjadi 7,5%, dan program-program kerja yang masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, imbuh Agung, Dewan akan segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, yang harus diselesaikan pada Masa Sidang ini. “Pimpinan Dewan percaya bahwa semua yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,”tambahnya. Dalam masa sidang ini pun, Dewan memiliki cukup banyak waktu dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010, khususnya pembahasan tentang Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Negara. “Saya meminta kepada seluruh Anggota Dewan untuk memberikan perhatian atas dasar alokasi waktu yang yang tersedia dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010, kendati RUU APBN 2010 baru akan disampaikan oleh Presiden pada Masa Sidang berikutnya pada bulan Agustus mendatang,”kata Agung. Menurut Agung, RAPBN 2010 merupakan anggaran negara terakhir yang akan dibahas oleh Anggota DPR periode 2004-2009. Sebelum masa tugas Dewan berakhir, tegasnya, RUU APBN 2010 diharapkan sudah dapat diselesaikan dan disetujui oleh Dewan, karena DPR hasil Pemilu 2009 baru terbentuk 1 Oktober 2009, dan Alat Kelengkapan Dewan baru efektif bekerja sekitar bulan November, sehingga sulit bagi DPR yang baru untuk dapat memenuhi ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (si)