Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin (kanan) di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Azka/Man

Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembuatan drone atau Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) oleh PT Dirgantara Indonesia (DI). Mengingat drone tersebut sangat dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan juga untuk dimanfaatkan di berbagai sektor industri.

“Sebenarnya saya prihatin, bahkan miris sekali kita baru produksi drone sekarang. Karena Negara tetangga sudah sejak lama memproduksi dan mengoperasikan drone. Malaysia sejak 2012 mengoperasikan 100 lebih  drone yang sebagian besar buatan Israel, Thailand sejak tahun 1990 an sudah aktif menggunakan drone, Vietnam sejak 2011 dengan jarak jelajah sampai 4000 kilometer,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Nurdin menyayangkan Indonesia baru mau memproduksi drone dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 800 miliar tanpa percepatan. “Sementara dengan percepatan sedang dihitung, paling-paling sekitar Rp 1,5 triliun. Padahal LRT di Palembang saja dananya Rp 12,4 triliun. Di sini terlihat hanya masalah prioritas saja. Ini yang masih perlu dipikirkan lagi,” ungkap Alex.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan PT DI, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kepala BPPT, PT LEN Industri, dan Kepala Lapan di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (3/2), Alex meyakini bahwa Komisi VII DPR akan seutuhnya mendukung, bahkan mendorong percepatan pembuatan PUNA MALE. Mengingat Indonesia memiliki teknologi dan didukung oleh SDM yang handal.

“Artinya banyak ahli-ahli dari negeri sendiri yang tidak kalah pintarnya dengan negara lain. Para ahli tersebut hanya butuh dukungan dari pemerintah untuk bisa mewujudkan rencananya tersebut,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto, yang menilai dunia  drone saat ini sangat penting. Tidak hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, drone juga dibutuhkan di sektor industri. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, agraris dengan kekayaan alam, hutan yang melimpah.

“Sehingga drone jadi satu alat yang sangat dibutuhkan. Baik untuk tanam benih, semprot tanaman, pemetaan hutan, pemetaan lidar dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya untuk keamanan, industri atau pebisnis pun sangat butuh drone,” ucap Rofik.

Ditegaskannya, Indonesia butuh percepatan terkait dengan drone. Tidak hanya prototipe-prototipe saja, tapi harus dalam bentuk jadi. Beberapa waktu lalu Indonesia sangat bangga membeli drone rainbow CH4 buatan cina yang seharga Rp 56 miliar. Bahkan saat pelantikan presiden pun diamankan oleh drone tersebut. Padahal, katanya drone kita jauh lebih hebat, lebih bagus, bisa mencapai ketinggian 30 ribu kaki, sementara drone Cina hanya mampu mencapai 15 ribu kaki, dengan jelajah 1000-2000 Kilometer.

“Saya berharap percepatan pembuatan atau produksi drone ini dapat segera dilakukan, tidak bernasib seperti drone buatan dalam negeri sebelumnya seperti alap-alap dengan masa jelajah 5 jam dan drone wulung 4 jam, yang kini tidak diketahui bagaimana perkembangannya,” pungkasnya. (ayu/es)