Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso. Foto : Oji/mr

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyoroti pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang industri perikanan dan pelayaran. Mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan limpahan sumber daya alam perikanan.

Hal tersebut diungkapkan Imam saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Maluku, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala BLK Kota Ambon, juga dihadiri Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, HIMPI di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Kamis (6/2/2020).

"Pemerintah Daerah setempat harus segera membangun industri perikanan di Maluku untuk mengolah sumberdaya alam perikanan yang melimpah sekaligus membuka lowongan pekerjaan baru," ujar Imam Suroso.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini melihat potensi kelautan di Maluku masih kurang dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya dengan membangun sentra industri dan pengolahan perikanan maupun jasa pelayaran. Pemerintah Daerah, menurutnya masih kurang intensif dalam melobi Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dalam pengembangan industri perikanan dan pelayaran.

"Di Jawa Tengah itu ada Akademi Pelayaran yang notabene lautnya tidak seluas Maluku. Maka sudah sepantasnya di sini dibangun Sekolah Pelayaran. Pemda Maluku lobi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk dibangun Sekolah Pelayaran agar mencetak SDM pelayaran dari generasi muda Maluku. Perwakilan pengusaha juga tadi mengusulkan dukungan pendidikan untuk mendukung Maluku sebagai Kota Maritim," tandas Imam.

Legislator dapil Jawa Tengah III ini menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Daerah, BLK dan Pengusaha sehingga harus terus dikembangkan. Jika melihat jumlah perusahaan yang ada di Maluku mencapai 7000 lebih, namun baru 42 perusahaan bekerja sama dengan BLK.

"Ambon saat ini juga sudah dinobatkan sebagai Kota Musik Dunia sehingga BLK perlu mendukung dengan program-program yang sejalan dengan slogan tersebut. Perlu dikembangkan BLK Komunitas yang mendukung program Ambon sebagai Kota Musik Dunia. Kementerian Pariwisata sebagai perwakilan pemerintah pusat harus turun tangan mengembangkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia," tutup Imam Suroso.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon, Yulianti Matandung mengungkapkan output pelatihan, dari data yang dihimpun pihak BLK, baru terserap 42 persen oleh dunia usaha di Maluku. Selebihnya, lulusan BLK ada yang memilih membuka usaha sendiri.

"BLK Ambon membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar tetap bisa memberikan pelatihan secara gratis berbasis kompetensi dasar yang dibutuhkan dunia usaha, juga sesuai minat dan bakat para peserta pelatihan," pungkas Yulianti. (oji/es)