Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PGN, Gigih Prakoso Soewarto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram mempertanyakan penyelesaian kebocoran pipa Gas di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Pasalnya petugas lapangan mengaku sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN), namun hingga kini belum juga diselesaikan.

“Dari sepuluh Jargas (jaringan gas) yang ada di Pulau Bunyu, sembilan diantaranya mengalami kebocoran. Dan dari sembilan jargas yang bocor itu, dua diantaranya titik bocor dekat sekolah anak-anak, satu jargas dekat dengan kecamatan dan satu lagi lokasinya dekat dengan masjid,” ungkap Arkanata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PGN, Gigih Prakoso Soewarto beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Semua itu, lanjut Arkanata, sudah berlangsung sejak tahun 2017. “Dan ketika saya mengunjungi lokasi, saya ditemani oleh karyawan PT Pertagas Niaga (cucu perusahaan PT PGN). Mereka mengaku kebingungan, karena mereka juga sudah melaporkannya sejak 2017 dan mereka sendiri tidak bisa mengatasinya,” ungkapnya.

Kepada Arkanata, petugas mengaku, saat bekerja mereka tidak dibekali dengan keterampilan khusus terkait Jaringan Gas. Hal tersebut tentu sangat disesalkan, mengingat jaringan gas ini digunakan langsung oleh masyarakat. Di mana tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mendapatkan gas tanpa harus membeli tabung.

“Bagaimana maintainance dari jaringan gas ini? Di Pulau Bunyu itu sendiri ada sekitar 3277 pelanggan aktif gas bumi. Setiap bulannya mereka membayar kurang lebih Rp 42.500. Artinya PGN atau Pertagas mendapat keuntungan sekitar Rp 1,6 miliar setiap bulannya. Dari jumlah tersebut sebenarnya berapa persen yang digunakan untuk maintainance. Dan saya ingin kepastian kapan jargas yang bocor itu dapat diperbaiki atau ditindaklanjuti,”tanya politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Menjawab hal tersebut, Dirut PGN Gogoh Prakoso mengatakan bahwa kejadian kebocoran-kebocoran jaringan gas memang sering terjadi dan akan segera diperbaiki. Biasanya skema bisnis PGN dengan daerah-daerah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai operator untuk menjalankan bisnis jargas tersebut. Namun diakuinya, memang sejak 2017-2018 sudah ada proses ambil alih oleh PGN group termasuk Pertagas.

“Kami akan segera lakukan perbaikan. Minggu ini atau minggu depan kami akan kirim orang untuk cek ke lapangan dan segera lakukan perbaikan. Terkait dengan pelatihan bagi para pekerja operator yang kami tugaskan menjaga dan mengoperasikan pipa gas karena rawan kebocoran bahkan kebakaran, untuk safety kami akan berikan training. Sekalian minggu depan saat pengecekan ke lapangan, kami akan lakukan training (pelatihan),” jelas Gigih. (ayu/es)