Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan perusahaan BUMN sektor kemaritiman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin menegaskan kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kemaritiman agar mengedepankan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Ia meminta agar BUMN sektor maritim tersebut memiliki terobosan baru yang jelas dalam mengutamakan pelayanan masyarakat kemudian juga dalam kaitannya mendukung industri 4.0.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan perusahaan BUMN sektor kemaritiman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Menurut Mukhtar, terlebih pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan Djakarta Lloyd sebagai penerima Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah, maka mereka harus mengedepankan kemudahan akses terhadap masyarakat.

“Apalagi Pelni dan ASDP adalah penerima PSO. Ya jadi sebagai penerima subsidi, khususnya Pelni tiket adalah subsidi. Oleh karena itu pelayanan publik sudah seharusnya ditingkatkan. Digitalisasi dan efisiensi di semua sektor saya kira semuanya harus dilakukan. Oleh karena itu semuanya ini harus mendukung industri 4.0. Jadi planning-nya ke depan itu harus mendukung industri 4.0 di sektor kemaritiman ini,” ujar Mukhtaruddin.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap terobosan tersebut nantinya juga dapat dikembangkan dalam rangka mendukung perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Sebab pada masa itu dikatakannya akan terjadi perputaran arus transportasi yang kuat, maka harus dipersiapkan secara rinci mengenai kebutuhannya. Untuk itu diharapkan ada business plan yang jelas dalam tahap pengembangan tersebut.

“Maka untuk mendukung wilayah pengembangan ibu kota negara, kan nanti banyak arus barang masuk, orang banyak datang, maka perlu rencana pengembangan bagaimana untuk di daerah pengembangan IKN ini. Bagaimanapun pelayanan itu diutamakan ke masyarakat baik kepada manusia maupun barang. Oleh karenanya, terkait dengan itu kami minta harus ada business plan ke depan pengembangan bagaimana mendukung IKN,” jelas legislator dapil Kalimantan Tengah itu. (er/sf)