Percha Leanpuri Kritisi Tol Trans Sumatra

17-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Percha Leanpuri. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Percha Leanpuri menyampaikan kritiknya kepada PT. Hutama Karya (HK) terhadap beberapa hal yang menurutnya masih harus dilengkapi di tol Trans Sumatera. Hal tersebut diantaranya, minimnya rambu- rambu dan kualitas aspal Jalan Tol Trans Sumatera yang tidak layak. Tentunya ia menilai hal tersebut akan sangat berbahaya bagi para pengguna jalan tol.

 

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan para Direktur Utama BUMN Karya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayana, Jakarta, Senin (17/2/2020). Percha juga mengaku bingung ketika ia melakukan percobaan secara pribadi menggunakan tol tersebut, namun yang ia dapati adalah perbaikan jalan di mana-mana, padahal tol tersebut baru saja beroperasi.

 

“Banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan di sana. Jadi pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya perencanaan dari HK? Baru saja beroperasi kok tapi sudah banyak sekali perbaikan, terutama pada saat tol Palindra (Palembang-Indralaya) pada saat itu juga baru dibuka itu langsung ambles. Mungkin karena tanahnya, tapi perencanaannya ini kan seperti apa?” herannya kepada Direksi HK.

 

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta Direksi HK agar secepatnya menyelesaikan perbaikan-perbaikan tersebut juga menambah fasilitas-fasilitas umum dan memperbanyak rambu-rambu di sepanjang Tol Trans Sumatera. Terlebih beberapa bulan lagi masyarakat akan menghadapi masa arus mudik.

 

“Nah mudah-mudahan di tahun 2020 ini memang ada target dari HK untuk menyelesaikan perbaikan dan juga rest area tersebut. Faktanya jalan itu sudah rusak itu yang harus diperhatikan HK. Mudah-mudahan ini segera diperbaiki, agar tol yang harganya sudah cukup mahal bagi masyarakat khususnya, dapat dinikmati dengan layak,” harap legislator dapil Sumatera Selatan II itu. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...