Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhamad Arwani Thomafi. Foto: Runi/Od

Tim Kunjungan Kerja Spesifik melihat secara langsung kesiapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) serentak tahun 2020. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya menemui jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, baik tingkat provinsi mapun kota, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jateng, untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi potensi-potensi persoalan di kemudian hari, sehingga Pilkada serentak 2020 betul-betul siap.

“’Saya lihat secara umum, baik dari Pemerintah Daerah maupun penyelenggara Pemilu juga sudah siap. Satu hal yang harus kita pastikan adalah bagaimana mensosialisasikan pada masyarakat, tidak hanya soal datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi datang dengan membawa atau mempunyai calon yang benar-benar berkualitas dan mumpuni membangun Jawa Tengah,” kata Arwani usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran penyelenggara Pemilu di Semarang, Jateng, Rabu (19/2/2020).

Politisi PPP itu meminta kepada Pemda dan penyelenggara Pemilu agar menggalakkan program edukasi di bidang politik, sehingga dapat memberikan pemahaman Pemilu kepada masyarakat. “Bagaimana memberikan pendidikan politik  kepada masyarakat, menjalankan demokrasi Pilkada yang betul-betul hasil akhirnya itu akan kembali kepada masyarakat pemilih. Dari tahap mencalonkan, sampai nanti tahap pemungutan suara, semua akan berproses dan output-nya adalah pemimpin yang betul-betul mensejahterakan rakyat,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini menjadi sangat penting agar masyarakat bisa lebih banyak dan lebih sadar untuk memilih calon Kepala Daerah serta datang ke TPS. “Lebih dari itu, masyarakat yang datang diharapkan tahu dan paham siapa yang pantas untuk dipilih, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya dan yang terakhir tentu kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya masyarakat ke TPS, namun diharapkan dapat menentukan pemimpin yang betul-betul mumpuni, berkualitas dan profesional,” harap Arwani.

Legislator dapil Jawa Tengah III itu menambahkan, dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI juga memastikan kesiapan anggaran Pemda dan kesiapan seluruh aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Penyelenggara Pemilu yang betul-betul bekerja untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak ada lagi misalnya pelanggaran atau kecurangan pemungutan suara atau pemaksaan-pemaksaan. Hal itu yang bisa menentukan derajat kualitas demokrasi kita, yang output-nya adalah kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (rni/sf)