Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: Oji/Od

Komisi I DPR RI meminta Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI pengganti antarwaktu periode 2020 - 2022. Demikian menjadi kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dengan jajaran Dewas TVRI.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menginginkan proses seleksi Dirut TVRI harus dilakukan secara tertib anggaran, administrasi dan objektif. “Kita ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu tertib administrasi, tertib anggarannya dan lain-lain. Untuk proses yang sedang berlangsung saat ini dihentikan sementara,” kata Meutya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Terkait hal itu, Komisi I DPR RI akan kembali mengagendakan kembali rapat dengan Dewas TVRI untuk membahas alokasi anggaran dan proses seleksi calon Dirut LPP TVRI.

Meutya menambahkan, proses seleksi boleh dilanjutkan kembali setelah ada persetujuan dari DPR RI, khususnya Komisi I DPR RI. Kendati demikian, lanjutnya, Komisi I DPR RI akan tetap mengakomodir nama-nama kandidat Direktur Utama LPP TVRI yang telal lolos dalam seleksi tahap awal.

“Prinsipnya semua yang saat ini sudah ikut serta dalam proses seleksi nanti akan diikutkan lagi, apalagi yang sudah terpilih karena memang kita tidak ada upaya untuk mencegal nama-nama tertentu. Tetapi agar bagaimana supaya ini seleksi ini berlangsung prudent, dari sisi anggaran juga jelas,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga akan menjadwalkan rapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas solusi anggaran tunjangan kinerja karyawan LPP TVRI, yang hingga saat ini terkendala karena belum adanya Dirut TVRI definitif pengganti Helmy Yahya.

“Kita akan mencari solusi bagaimana supaya tunjangan kinerja bagi karyawan bisa dilakukan meskipun dirut definitif belum terpilih. Karena, ini terkait dengan kesejahteraan karyawan TVRI yang cukup besar jumlahnya di berbagai daerah di Indonesia,” jelas legislator dapil Sumatera Utara itu.

“Intinya bagaimana karyawan bisa dapat tunjangan kinerja, itu kita dahulukan sekaligus nanti proses seleksi calon dirut agar bisa kita kawal bersama dan dilakukan dengan tertib anggaran, administrasi dan juga objektif,” tandas Meutya. (ann/sf)